Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ditjen Pajak Gandeng Polri

0
0

JAKARTA DDTCNews – Ditjen Pajak dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hari ini telah sepakat untuk mengadakan kerja sama guna menanggulangi persoalan wajib pajak (WP) yang tidak patuh.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji mengatakan, beberapa teguran telah dilakukan terhadap WP yang tidak patuh pajak. Teguran itu berupa himbauan, peringatan, konseling, pemeriksaan, hingga penyidikan demi membuat mereka patuh.

“Saya minta ke WP yang masih punya tunggakan, tolong segera lunasi, yang belum punya SPT silahkan buat, SPT yang belum betul, masih bisa dibetulkan,” ucap Angin Prayitno Aji pada konferensi pers, Jakarta, Senin (20/6).

Baca Juga: Dapat Bintang Mahaputra, Begini Tanggapan Hadi Poernomo

Akan tetapi, menurutnya, penyanderaan atau gijzeling ternyata menjadi cara yang paling ampuh untuk membuat WP tidak patuh menjadi patuh. Karena itu, Ditjen Pajak tidak segan untuk melakukan gijzeling sesuai peraturan perundangan-undangan pajak.

Ditjen Pajak sangat menghargai perihal Polri yang siap membantu penagihan pajak, termasuk dalam hal pendampingan, penyanderaan, penyidikan, dan kegiatan lainnya.

Angin menambahkan, kerja sama dengan Polri ini dilakukan untuk mengamankan penerimaan negara dan menindak tegas pelaku tindak pidana di bidang perpajakan. “Ditjen Pajak terus melakukan upaya pembinaan, penelitian dan pengawasan, sambil tetap menjalin hubungan dengan penegak hukum lain,” ujar Angin.

Baca Juga: Hadi Poernomo Terima Bintang Mahaputra Utama

Terhitung hari ini, sudah ada 25 orang penanggung pajak yang ditindak gijzeling di 2016 dengan total penagihan pajak mencapai Rp106 miliar. Masing-masing dari 25 orang itu berasal dari pedagang, industri, badan, dan orang pribadi. Gijzeling ini dilakukan secara acak dengan kesesuaian data WP tidak patuh yang dimiliki Ditjen Pajak.

Meski data Ditjen Pajak saat ini semakin banyak, tetapi karena keterbatasan waktu dan sumber daya manusia, maka Ditjen Pajak tidak bisa berlari cepat menyesuaikan keadaan. Untuk itu, Ditjen Pajak butuh bantuan Polri.

Polri sendiri telah menentukan pola bantuan dengan membagi tugas koordinasi pada 14 Polres di Polda Metro Jaya. Masing-masing Polres akan bekerja sama dengan Kanwil Jakarta dan sekitarnya untuk melakukan tindak lanjut terkait penegakan hukum pajak. (Amu)

Baca Juga: DJP: Ekstensifikasi Tidak Mengarah pada Sektor Tertentu

“Saya minta ke WP yang masih punya tunggakan, tolong segera lunasi, yang belum punya SPT silahkan buat, SPT yang belum betul, masih bisa dibetulkan,” ucap Angin Prayitno Aji pada konferensi pers, Jakarta, Senin (20/6).

Baca Juga: Dapat Bintang Mahaputra, Begini Tanggapan Hadi Poernomo

Akan tetapi, menurutnya, penyanderaan atau gijzeling ternyata menjadi cara yang paling ampuh untuk membuat WP tidak patuh menjadi patuh. Karena itu, Ditjen Pajak tidak segan untuk melakukan gijzeling sesuai peraturan perundangan-undangan pajak.

Ditjen Pajak sangat menghargai perihal Polri yang siap membantu penagihan pajak, termasuk dalam hal pendampingan, penyanderaan, penyidikan, dan kegiatan lainnya.

Angin menambahkan, kerja sama dengan Polri ini dilakukan untuk mengamankan penerimaan negara dan menindak tegas pelaku tindak pidana di bidang perpajakan. “Ditjen Pajak terus melakukan upaya pembinaan, penelitian dan pengawasan, sambil tetap menjalin hubungan dengan penegak hukum lain,” ujar Angin.

Baca Juga: Hadi Poernomo Terima Bintang Mahaputra Utama

Terhitung hari ini, sudah ada 25 orang penanggung pajak yang ditindak gijzeling di 2016 dengan total penagihan pajak mencapai Rp106 miliar. Masing-masing dari 25 orang itu berasal dari pedagang, industri, badan, dan orang pribadi. Gijzeling ini dilakukan secara acak dengan kesesuaian data WP tidak patuh yang dimiliki Ditjen Pajak.

Meski data Ditjen Pajak saat ini semakin banyak, tetapi karena keterbatasan waktu dan sumber daya manusia, maka Ditjen Pajak tidak bisa berlari cepat menyesuaikan keadaan. Untuk itu, Ditjen Pajak butuh bantuan Polri.

Polri sendiri telah menentukan pola bantuan dengan membagi tugas koordinasi pada 14 Polres di Polda Metro Jaya. Masing-masing Polres akan bekerja sama dengan Kanwil Jakarta dan sekitarnya untuk melakukan tindak lanjut terkait penegakan hukum pajak. (Amu)

Baca Juga: DJP: Ekstensifikasi Tidak Mengarah pada Sektor Tertentu
Topik : penagihan pajak, gizeling, ditjen pajak, polri
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP