BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani berjalan memasuki Akademi Militer untuk mengikuti kegiatan rapat kerja bersama Presiden Prabowo Subianto dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut memberikan materi terkait dengan APBN 2024 dan APBN 2025 pada kegiatan Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan akan proaktif membantu menteri, wakil menteri, serta kepala lembaga untuk melaksanakan program-program yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
"Kami melakukan langkah antisipatif dan proaktif, terutama mendukung anggota Kabinet Merah Putih yang baru pertama memimpin kementerian atau lembaga pemerintah," katanya melalui Instagram, dikutip pada Minggu (27/10/2024).
Selama kegiatan retreat, lanjut Sri Mulyani, banyak pembahasan pembekalan yang berkaitan dengan Keuangan negara dan APBN. Materi mengenai APBN 2024 dan APBN 2025 pun disampaikannya pada hari ketiga retreat.
Menkeu juga banyak mendiskusikan kembali seluruh materi pembekalan bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Adapun Wakil Menteri Thomas Djiwandono tidak mengikuti retreat karena sedang menghadiri pertemuan G-20 di Washington DC, AS.
"Perlu penyesuaian dan pemahaman sehingga dapat bekerja lancar dan baik sesuai prioritas Presiden Prabowo," ujar Sri Mulyani.
Dalam sidang kabinet paripurna perdananya, Prabowo meminta perencanaan dan penganggaran serta kebijakan dan aturan harus dibuat teliti dan tepat sesuai dengan prioritas dan fokus pembangunan. Dia meminta manfaat dari pengelolaan APBN harus dapat dirasakan rakyat.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan tengah melakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk sisa tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2025.
Restrukturisasi RKA KL dan DIPA diperlukan untuk mengakomodasi perubahan dan penambahan kementerian/lembaga sehingga program yang diusung pemerintahan Prabowo dapat segera berjalan. (rig)
