Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Di Balik Larangan Reklame Rokok

0
0

PAMEKASAN, DDTCNews – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Pamekasan menyampaikan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak reklame ini mengalami kebocoran sekitar Rp400 juta sepanjang tahun 2016.

Kepala Dispenda Pamekasan Agus Mulyadi mengatakan penurunan tersebut terjadi sejak awal tahun 2016 ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengakomodasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

“Penurunan realisasi pajak reklame saat ini berkisar antara Rp300 juta - Rp400 juta per tahun. Biasanya total perolehan pajak reklame sekitar Rp700 juta per tahunnya. Sebagian besar berasal dari pajak reklame rokok,” terangnya, Senin (7/11).

Dalam Pasal 31 PP tersebut diatur mengenai pengendalian pemasangan iklan rokok di media luar ruang. Lantas, Pemkab memutuskan untuk melarang ada reklame rokok di sepanjang Kabupaten Pamekasan.

Menurut Agus apabila larangan tetap diberlakukan, ke depannya penurunan akan terus terjadi, mengingat banyak papan reklame berukuran besar yang masih kosong. Agus pun menyayangkan sikap Pemkab di awal tahun ini yang kurang berkoordinasi dengan Dispenda.

“Saat aturan tersebut diberlakukan, kami tidak bisa berbuat banyak. Kami langsung melakukan pemutusan kontrak. Karena, jika tidak akan terjadi pelanggaran,” ungkapnya.

Dengan demikian, Agus berencana akan terus menggali potensi dari sektor-sektor pajak daerah lainnya guna menutupi kebocoran PAD ini. (Gfa)

“Penurunan realisasi pajak reklame saat ini berkisar antara Rp300 juta - Rp400 juta per tahun. Biasanya total perolehan pajak reklame sekitar Rp700 juta per tahunnya. Sebagian besar berasal dari pajak reklame rokok,” terangnya, Senin (7/11).

Dalam Pasal 31 PP tersebut diatur mengenai pengendalian pemasangan iklan rokok di media luar ruang. Lantas, Pemkab memutuskan untuk melarang ada reklame rokok di sepanjang Kabupaten Pamekasan.

Menurut Agus apabila larangan tetap diberlakukan, ke depannya penurunan akan terus terjadi, mengingat banyak papan reklame berukuran besar yang masih kosong. Agus pun menyayangkan sikap Pemkab di awal tahun ini yang kurang berkoordinasi dengan Dispenda.

“Saat aturan tersebut diberlakukan, kami tidak bisa berbuat banyak. Kami langsung melakukan pemutusan kontrak. Karena, jika tidak akan terjadi pelanggaran,” ungkapnya.

Dengan demikian, Agus berencana akan terus menggali potensi dari sektor-sektor pajak daerah lainnya guna menutupi kebocoran PAD ini. (Gfa)

artikel terkait
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
berita pilihan
Selasa, 14 Mei 2019 | 17:34 WIB
KOTA PALEMBANG
Rabu, 15 Mei 2019 | 16:45 WIB
KABUPATEN INDRAMAYU
Senin, 20 Mei 2019 | 15:40 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:04 WIB
KABUPATEN MALANG
Selasa, 30 April 2019 | 17:45 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 30 November 2017 | 09:55 WIB
KOTA MEDAN
Senin, 11 Desember 2017 | 15:30 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 12 November 2016 | 12:40 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:55 WIB
KABUPATEN KOTABARU