Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Darmin: Pembangunan Infrastruktur Tetap Berlanjut

0
0

Menko Perekonomian Darmin Nasution

JAKARTA, DDTCNews - Belanja infrastruktur dipastikan tetap mendapat porsi dalam agenda kerja tahun depan, meskipun kini fokus mulai bergeser kepada pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembangunan infrastruktur tetap berlanjut tahun depan. Pasalnya, pengerjaan sektor tersebut tidak bisa dilakukan setengah-setengah.

"Infrastruktur mulai dibangun dan bukan (selesai) dalam satu atau dua tahun. Perlu strategi untuk itu," katanya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Diproyeksi Hanya Mampu Tumbuh 5,2% Tahun Ini

Strategi yang dimaksud Darmin adalah soal pembiayaan. Menurutnya, secara persentase baru 65% sampai 69% infrastruktur yang rampung dikerjakan dalam 5 tahun terakhir.

Agenda tersebut hematnya harus tetap dijalankan tahun depan. Oleh karena itu, pembiayaan di luar APBN menjadi opsi untuk merampungkan pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian, beban anggaran dapat difokuskan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan vokasi menjadi agenda utama pemerintah di tahun ini dan 2020.

Baca Juga: Kebijakan Skala Lokal Jadi Andalan Hadapi Perlambatan Ekonomi Global

"Barangkali dari 220 sekian (proyek infrastruktur) yang sudah selesai paling-paling 65%-69%, itu kan harus diteruskan walaupun anggaran belum tentu dari APBN. Sekarang, vokasi jelas mulai masuk dan beberapa perbaikan. Tetapi yang besarnya selain kelanjutan infrastruktur ya vokasi," paparnya.

Seperti diketahui, pemerintah mulai menyusun alokasi ketersediaan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Sektor pendidikan vokasi masuk sebagai prioritas kerja pemerintah di tahun depan. (Bsi)

Baca Juga: Tekan Defisit Transaksi Berjalan, Impor Migas Dipangkas

"Infrastruktur mulai dibangun dan bukan (selesai) dalam satu atau dua tahun. Perlu strategi untuk itu," katanya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Diproyeksi Hanya Mampu Tumbuh 5,2% Tahun Ini

Strategi yang dimaksud Darmin adalah soal pembiayaan. Menurutnya, secara persentase baru 65% sampai 69% infrastruktur yang rampung dikerjakan dalam 5 tahun terakhir.

Agenda tersebut hematnya harus tetap dijalankan tahun depan. Oleh karena itu, pembiayaan di luar APBN menjadi opsi untuk merampungkan pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian, beban anggaran dapat difokuskan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan vokasi menjadi agenda utama pemerintah di tahun ini dan 2020.

Baca Juga: Kebijakan Skala Lokal Jadi Andalan Hadapi Perlambatan Ekonomi Global

"Barangkali dari 220 sekian (proyek infrastruktur) yang sudah selesai paling-paling 65%-69%, itu kan harus diteruskan walaupun anggaran belum tentu dari APBN. Sekarang, vokasi jelas mulai masuk dan beberapa perbaikan. Tetapi yang besarnya selain kelanjutan infrastruktur ya vokasi," paparnya.

Seperti diketahui, pemerintah mulai menyusun alokasi ketersediaan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Sektor pendidikan vokasi masuk sebagai prioritas kerja pemerintah di tahun depan. (Bsi)

Baca Juga: Tekan Defisit Transaksi Berjalan, Impor Migas Dipangkas
Topik : APBN 2020, Presiden Jokowi, Darmin, ekspor, investasi
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK