PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Darmin: Langkah Jokowi-JK Sudah Tepat

Redaksi DDTCNews | Selasa, 25 Oktober 2016 | 14:02 WIB
Darmin: Langkah Jokowi-JK Sudah Tepat

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi prioritas dalam pemerintahan era kepemimpinan Jokowi-JK.

Seluruh kementerian tetap terus mendorong pembangunan infrastruktur melalui kebijakannya masing-masing. Harus ada langkah fundamental dan taktis dalam mendorong pembangunan infrastruktur ini.

"Dalam situasi ekonomi global yang tengah melambat, pemerintah harus melakukan reformasi fiskal. Misal, dengan memangkas subsidi secara besar-besaran," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/10).

Baca Juga:
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Menurut Darmin, Indonesia selalu tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan negara lain. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan pemangkasan subsidi.

"Subsidi dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Aliran dana subsidi tentunya bisa ditekan secara besar-besaran guna merubah kegiatan komsumtif menjadi lebih produktif," katanya.

Dia menambahkan bahwa pada tahun 2014 menjadi titik awal dari reformasi fiskal. Pengeluaran didorong ke pembangunan infrastuktur, kesehatan, dan pendidikan.

Baca Juga:
Kemendagri Dukung Pemda Larang Penunggak Pajak Beli BBM Subsidi

Di samping itu, melalui pembangunan infrastruktur permasalahan ketimpangan akan teratasi, lalu gini ratio akan membaik. Dengan demikian, angka kemiskinan juga akan berkurang dengan cepat.

"Lemahnya kondisi perekonomian saat ini, bisa kita dorong melalui pembangunan infrastruktur. Melalui pembangunan itulah, kondisi perekonomian nasional bisa dengan cepat tertolong," tutup Darmin.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Senin, 08 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemendagri Dukung Pemda Larang Penunggak Pajak Beli BBM Subsidi

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:15 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 22,8 Triliun hingga 15 Maret 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 14:30 WIB PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

Objek Pajak Penghasilan/PPh di Sektor Pertambangan, Apa Saja?

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya

Jumat, 19 April 2024 | 10:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Jelang Deadline, DJP Ingatkan WP Segera Sampaikan SPT Tahunan Badan