BERITA TERKINI
Menko Perekonomian Darmin Nasution.
JAKARTA, DDTCNews – Menko Perekonomian Darmin Nasution membuka opsi perubahan skema pungutan pajak pertambahan nilai (PPN). Kajian tengah dilakukan secara intensif.
Hal ini dilontarkannya dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2019. Menurutnya, opsi perubahan skema pungutan hanya akan berlaku kepada komoditas yang mempunyai nilai strategis.
“PPN jangan sejauh itu kesimpulannya mau dihapuskan karena ada banyak kemungkinan. Kita juga sedang membicarakan karena beberapa komoditas hasil bumi seperti karet, kelapa, dan lain-lain,” katanya, Selasa (12/3/2019).
Menurutnya, skema PPN yang berjalan saat ini sudah dalam koridor yang benar, yakni pungutan pajak atas konsumsi di daerah pabean. Ketika pelaku usaha meminta insentif bebas pungutan PPN untuk produk yang dijual di dalam negeri, menurutnya, pemerintah membutuhkan kajian mendalam.
Beberapa opsi sudah dalam genggaman Kemenko Perekonomian untuk untuk relaksasi pungutan PPN sebesar 10%. Dua pilihan relaksasi tersebut adalah memberlakukan tarif PPN bersifat final dan insentif dalam penghitungan pajak masukan dan keluaran.
Opsi tarif PPN bersifat final akan meringankan beban pelaku usaha dalam melakukan ekspansi pasar di dalam negeri. Sementara itu, opsi pemberian insentif dalam penghitungan antara pajak masukan dan keluaran pelaku usaha dilakukan agar pelaku usaha mendapatkan tarif lebih rendah dari 10%.
“Bisa saja kita cari jalan PPN-nya difinalkan. Kemudian, misalnya dia kena PPN 10% tapi pajak masukannya kita patok 9,5%. Jadi pajak masukan dikurangi pajak keluarannya bisa dikurangi sehingga dia bayar bukan 10% tapi bisa 9% atau setengahnya,” tandasnya.
Namun, Mantan Dirjen Pajak itu tidak mau buru-buru merilis relaksasi untuk skema pengenaan PPN dalam negeri. Hitungan untung—rugi masih terus dilakukan mengingat PPN merupakan salah satu kontributor utama penerimaan pajak.
“Jangan buru-buru kita mau ubah, tapi kita akan pelajarinya dulu,” imbuh Darmin. (kaw)
