Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Daerah Ini Tak Nikmati Hasil Penjualan Rokok

0
0

SENGGARANG, DDTCNews – Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan peredaraan rokok di kawasan Tanjungpinang tidak memberikan kontribusi sedikit pun terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan dari jenis-jenis rokok yang ditetapkan diedarkan di Tanjungpinang, namun ternyata dijual ke luar daerah atau keluar dari Kawasan Free Trade Zone (FTZ).

“Sebenarnya peredaran rokok tidak ada manfaatnya bagi daerah. Namun dikarenakan isu peredaran rokok ilegal kian melejit, semua pihak harus menindaklanjutinya,” ujarnya, baru-baru ini.

Baca Juga: Tak Gubris Tapping Box, Wajib Pajak Ditindak

Isu permasalahan peredaran rokok di luar kawasan FTZ, kata Lis, harus segera ditangani Pemprov Kepri. Sebab fakta di lapangan kabupaten/kota yang memiliki Kawasan FTZ tak dapat menikmati kontribusi peredaran rokok tersebut. Baik itu Tanjungpinang, Bintan, Batam dan Karimun.

Agar daerah yang memiliki Kawasan FTZ dapat menikmati kontribusinya, lanjut Lis, diharapkan kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun segera merespons permasalahan tersebut. Caranya dengan bersama kabupaten/kota lainnya mengusulkan pajak khusus peredaran rokok kepada Pemerintah Pusat.

“Seharusnya Pak Gubernur (Nurdin Basirun) bisa menggali isu hangat rokok agar bermanfaat bagi daerah. Salah satunya usulkan pajak khusus rokok yang dijual keluar FTZ untuk daerah. Angkanya tidak sama besar dengan pajak rokok secara nasional. Terpenting ada kontribusi untuk daerah,” bebernya.

Baca Juga: Baru Beberapa Hari, Pemutihan Pajak Raup Rp6,7 Miliar

Selain itu Lis mengakui banyak pejabat Kepri yang masih gengsi untuk melakukan koordinasi dan komunikasi, khususnya para pejabat yang sudah duduk di kursi jabatan tertinggi.

Menurutnya, seperti dilansir Batampos, roda pemerintahan tidak bisa berjalan jika hanya mengandalkan satu sistem saja. Karena itu, sistem lain bisa diterapkan untuk semakin meningkatkan hubungan antardaerah.

“Ingat, kedudukan itu hanya bersifat sementara saja. Maka jadi pejabat harus saling berkoordinasi. Seperti saya tidak malu untuk koordinasi dengan siapapun karena koordinasi itu untuk kepentingan bersama khususnya Kepri,” ungkapnya. (Amu)

Baca Juga: Mangkir Pajak, 32 Reklame Ditutup Paksa

“Sebenarnya peredaran rokok tidak ada manfaatnya bagi daerah. Namun dikarenakan isu peredaran rokok ilegal kian melejit, semua pihak harus menindaklanjutinya,” ujarnya, baru-baru ini.

Baca Juga: Tak Gubris Tapping Box, Wajib Pajak Ditindak

Isu permasalahan peredaran rokok di luar kawasan FTZ, kata Lis, harus segera ditangani Pemprov Kepri. Sebab fakta di lapangan kabupaten/kota yang memiliki Kawasan FTZ tak dapat menikmati kontribusi peredaran rokok tersebut. Baik itu Tanjungpinang, Bintan, Batam dan Karimun.

Agar daerah yang memiliki Kawasan FTZ dapat menikmati kontribusinya, lanjut Lis, diharapkan kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun segera merespons permasalahan tersebut. Caranya dengan bersama kabupaten/kota lainnya mengusulkan pajak khusus peredaran rokok kepada Pemerintah Pusat.

“Seharusnya Pak Gubernur (Nurdin Basirun) bisa menggali isu hangat rokok agar bermanfaat bagi daerah. Salah satunya usulkan pajak khusus rokok yang dijual keluar FTZ untuk daerah. Angkanya tidak sama besar dengan pajak rokok secara nasional. Terpenting ada kontribusi untuk daerah,” bebernya.

Baca Juga: Baru Beberapa Hari, Pemutihan Pajak Raup Rp6,7 Miliar

Selain itu Lis mengakui banyak pejabat Kepri yang masih gengsi untuk melakukan koordinasi dan komunikasi, khususnya para pejabat yang sudah duduk di kursi jabatan tertinggi.

Menurutnya, seperti dilansir Batampos, roda pemerintahan tidak bisa berjalan jika hanya mengandalkan satu sistem saja. Karena itu, sistem lain bisa diterapkan untuk semakin meningkatkan hubungan antardaerah.

“Ingat, kedudukan itu hanya bersifat sementara saja. Maka jadi pejabat harus saling berkoordinasi. Seperti saya tidak malu untuk koordinasi dengan siapapun karena koordinasi itu untuk kepentingan bersama khususnya Kepri,” ungkapnya. (Amu)

Baca Juga: Mangkir Pajak, 32 Reklame Ditutup Paksa
Topik : pajak daerah, pajak rokok, kota tanjungpinang
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 18:35 WIB
DI YOGYAKARTA
Kamis, 14 Juli 2016 | 11:07 WIB
KOTA SAMARINDA
Kamis, 14 Juli 2016 | 12:02 WIB
KOTA MAKASSAR
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:02 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
berita pilihan
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 11:29 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 12 November 2016 | 12:40 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Kamis, 15 Desember 2016 | 17:53 WIB
PROVINSI BENGKULU
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:14 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 09 Juni 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 27 Januari 2017 | 11:59 WIB
KOTA MALANG
Senin, 14 November 2016 | 10:59 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA
Jum'at, 03 Maret 2017 | 14:35 WIB
PAJAK DAERAH