Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Canangkan Zona Integritas, Pelayanan DJP Dijamin Lebih Prima

1
1

Prosesi pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat

JAKARTA, DDTCNews – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat melakukan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak menjadi salah satu indikator keberhasilan.

Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Pusat Estu Budiarto mengatakan pencanangan program ini tidak hanya bermanfaat bagi internal fiskus, tetapi juga wajib pajak. Terdapat ukuran keberhasilan lain selain ‘ketahanan terhadap godaan korupsi’.

Pelayanan yang lebih prima kepada wajib pajak, disebutnya, menjadi salah satu indikator keberhasilan program zona integritas. Pasalnya, proses bisnis DJP hampir pasti berhubungan dengan aspek pelayanan kepada wajib pajak.

Baca Juga: Dirjen Pajak Tetapkan Keadaan Kahar di Papua & Papua Barat

“Salah satu program DJP adalah melakukan pencanangan zona integritas sebagai komitmen dari kami untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya di Auditorium KPP Madya Jakarta Pusat (5/3/2019).

Setelah zona integritas bebas dari korupsi diimplementasikan secara penuh, sambung Estu, akan terbentuk Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di masa mendatang. Wajib pajak, disebutnya, akan mendapat manfaat dari perbaikan proses bisnis fiskus.

“Intinya WBBM semua harus taat peraturan. Jadi, semua pihak baik DJP maupun wajib pajak melaksanakan aturan dengan baik dan benar,” paparnya.

Baca Juga: Bersiap! Seluruh Proses Bisnis DJP Bakal Sarat Teknologi Digital

Seperti dikatahui, pembangunan Zona Integritas (ZI) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) No.52/2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah.

Beleid tersebut diterjemahkan ke dalam Keputusan Menteri Keuangan No.426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas Menuju WBK di lingkungan Kementerian Keuangan. (kaw)

Baca Juga: Soal Pelayanan, Ditjen Pajak: Ketemuan dengan WP Kalau Terpaksa Saja

Pelayanan yang lebih prima kepada wajib pajak, disebutnya, menjadi salah satu indikator keberhasilan program zona integritas. Pasalnya, proses bisnis DJP hampir pasti berhubungan dengan aspek pelayanan kepada wajib pajak.

Baca Juga: Dirjen Pajak Tetapkan Keadaan Kahar di Papua & Papua Barat

“Salah satu program DJP adalah melakukan pencanangan zona integritas sebagai komitmen dari kami untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya di Auditorium KPP Madya Jakarta Pusat (5/3/2019).

Setelah zona integritas bebas dari korupsi diimplementasikan secara penuh, sambung Estu, akan terbentuk Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di masa mendatang. Wajib pajak, disebutnya, akan mendapat manfaat dari perbaikan proses bisnis fiskus.

“Intinya WBBM semua harus taat peraturan. Jadi, semua pihak baik DJP maupun wajib pajak melaksanakan aturan dengan baik dan benar,” paparnya.

Baca Juga: Bersiap! Seluruh Proses Bisnis DJP Bakal Sarat Teknologi Digital

Seperti dikatahui, pembangunan Zona Integritas (ZI) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) No.52/2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah.

Beleid tersebut diterjemahkan ke dalam Keputusan Menteri Keuangan No.426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas Menuju WBK di lingkungan Kementerian Keuangan. (kaw)

Baca Juga: Soal Pelayanan, Ditjen Pajak: Ketemuan dengan WP Kalau Terpaksa Saja
Topik : Kanwil DJP Jakarta Pusat, zona integritas, wilayah bebas korupsi, pelayanan pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND