Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Bupati Soroti Laporan Keuangan Tiap Kampung

0
0

SENTANI, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura mengakui hingga saat ini masih banyak perangkat kampung yang belum maksimal dalam memberikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) Keuangannya.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw meminta agar dalam pengelolaan dana kampung, masing-masing kepala kampung beserta perangkatnya harus lebih serius lagi, terutama dalam memberikan laporan.

“Pengelolaan keuangan harus lebih diseriusi lagi, jangan asal dibuat saja,” tegas Mathius.

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, BPPD Gelar Sosialisasi

Mathius mengemukakan kepala kampung memiliki tugas dalam melakukan pengelolaan dana yang dimulai dari musyawarah pembangunan kampung, penetapan rencana kerja tiap pemerintah kampung hingga pembuatan rencana anggaran dan pendapatan belanja kampung.

“Setiap perangkat harus bertanggung jawab, terutama dalam hal perencanaan harus disepakati bersama kapan dana yang digunakan akan sampai di kampung, dikelola sesuai perencanaan dan akhirnya dana tersebut dipertanggung jawabkan lewat laporan keuangan (LPJ),” ujarnya.

Mathius juga menambahkan selama ini masih banyak perangkat kampung yang kesulitan dalam membuat LPJ. Hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh perangkat kampung masih terbilang rendah.

Baca Juga: Pemprov Beri Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pemerintah Kabupaten Jayapura, seperti dikutip harianpapua.com, akan terus berupaya untuk mendampingi perangkat kampung dan terus memberikan pembinaan agar seluruh agenda pemerintahan di setiap kampung yang sudah ada dapat berjalan sesuai dengan rencana. (Amu)

“Pengelolaan keuangan harus lebih diseriusi lagi, jangan asal dibuat saja,” tegas Mathius.

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, BPPD Gelar Sosialisasi

Mathius mengemukakan kepala kampung memiliki tugas dalam melakukan pengelolaan dana yang dimulai dari musyawarah pembangunan kampung, penetapan rencana kerja tiap pemerintah kampung hingga pembuatan rencana anggaran dan pendapatan belanja kampung.

“Setiap perangkat harus bertanggung jawab, terutama dalam hal perencanaan harus disepakati bersama kapan dana yang digunakan akan sampai di kampung, dikelola sesuai perencanaan dan akhirnya dana tersebut dipertanggung jawabkan lewat laporan keuangan (LPJ),” ujarnya.

Mathius juga menambahkan selama ini masih banyak perangkat kampung yang kesulitan dalam membuat LPJ. Hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh perangkat kampung masih terbilang rendah.

Baca Juga: Pemprov Beri Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pemerintah Kabupaten Jayapura, seperti dikutip harianpapua.com, akan terus berupaya untuk mendampingi perangkat kampung dan terus memberikan pembinaan agar seluruh agenda pemerintahan di setiap kampung yang sudah ada dapat berjalan sesuai dengan rencana. (Amu)

Topik : pajak daerah, laporan keuangan daerah, kabupaten lahat
artikel terkait
Rabu, 27 Juli 2016 | 13:25 WIB
KOTA PEKANBARU
Rabu, 10 Agustus 2016 | 17:26 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 28 November 2017 | 16:01 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Rabu, 23 Agustus 2017 | 17:30 WIB
BALIKPAPAN
berita pilihan
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
Selasa, 12 Februari 2019 | 14:56 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 14 November 2016 | 09:57 WIB
KOTA MEDAN
Kamis, 27 Juli 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 28 Desember 2017 | 14:21 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 17 Desember 2018 | 11:00 WIB
KABUPATEN TANAH BUMBU
Rabu, 01 Agustus 2018 | 13:51 WIB
KOTA SOLO
Rabu, 24 Januari 2018 | 10:47 WIB
KABUPATEN BANYUMAS