Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Bos Pajak Rumania Dipecat

3
3

Ilustrasi Victoria Palace. (foto: gov.ro)

BUCHAREST, DDTCNews – Pemerintah Rumania memecat Kepala Otoritas Pajak Misa pada awal tahun ini. Pemecatan terjadi ditengah kekhawatiran terkait defisit anggaran yang diperkirakan meningkat.

Bersamaan dengan pengumuman pemecatan pada Kamis (3/1/2018), Menteri Keuangan Rumania Eugen Teodorovici mengatakan otoritas pajak seharusnya mampu meningkatkan sistem pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dapat ditingkatkan.

“Ototitas fiskal perlu mengubah perilakunya secara radikal pada 2019,” ujarnya tanpa menyebut alasan pasti pemecatan itu, seperti dilansir dari Brecorder, Kamis (10/1/2019).

Baca Juga: Soal Pajak Ekonomi Digital, Pungutan PPN Bisa Dieksekusi Lebih Awal

Padahal, sebelumnya, Misa memuji capaian pemungutan pajak di bawah kepemimpinannya. Misa mengklaim terjadi rekor tinggi pendapatan pajak pada 2018 sehingga defisit mencapai 2,9% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun lalu, di bawah batas 3% yang ditetapkan Uni Eropa.

Namun, beberapa analis dan pihak oposisi melihat ada pengeluaran publik yang telah melonjak karena kenaikan upah dan pensiun yang diberikan. Florin Citu, seorang politisi oposisi menuduh pemerintah telah memanipulasi indikator ekonomi.

Hitungan Mantan Kepala Otoritas Pajak Rumania Gelu Diaconu, defisit APBN pada tahun lalu sudah lebih dari 3% sehingga melebih ketentuan batas yang ditetapkan Uni Eropa. Hitungannya menggunakan metode yang diberlakukan Komisi Uni Eropa.

Baca Juga: Ini Jenis Jasa Alat Angkutan yang Dapat Fasilitas Tidak Dipungut PPN

“Tidak ada keraguan lagi, defisit Rumania telah tembus melebihi 3,0% terhadap PDB,” katanya.

Apalagi, pemerintah juga telah melakukan cara pengendalian defisit dengan memberlakukan pajak baru kepada perbankan dan perusahaan energi. Langkah ini memunculkan kemarahan dari kalangan pelaku bisnis di Rumania.

Sejauh ini, Kementerian Keuangan juga belum mengajukan rancangan undang—undang anggaran 2019. Ini terjadi karena minimnya dana untuk meningkatkan upah dan pensiun masyarakat sesuai janji partai Sosial Demokrat. (kaw)

Baca Juga: Per September, Impor Pesawat & Suku Cadangnya Bisa Tidak Dipungut PPN

“Ototitas fiskal perlu mengubah perilakunya secara radikal pada 2019,” ujarnya tanpa menyebut alasan pasti pemecatan itu, seperti dilansir dari Brecorder, Kamis (10/1/2019).

Baca Juga: Soal Pajak Ekonomi Digital, Pungutan PPN Bisa Dieksekusi Lebih Awal

Padahal, sebelumnya, Misa memuji capaian pemungutan pajak di bawah kepemimpinannya. Misa mengklaim terjadi rekor tinggi pendapatan pajak pada 2018 sehingga defisit mencapai 2,9% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun lalu, di bawah batas 3% yang ditetapkan Uni Eropa.

Namun, beberapa analis dan pihak oposisi melihat ada pengeluaran publik yang telah melonjak karena kenaikan upah dan pensiun yang diberikan. Florin Citu, seorang politisi oposisi menuduh pemerintah telah memanipulasi indikator ekonomi.

Hitungan Mantan Kepala Otoritas Pajak Rumania Gelu Diaconu, defisit APBN pada tahun lalu sudah lebih dari 3% sehingga melebih ketentuan batas yang ditetapkan Uni Eropa. Hitungannya menggunakan metode yang diberlakukan Komisi Uni Eropa.

Baca Juga: Ini Jenis Jasa Alat Angkutan yang Dapat Fasilitas Tidak Dipungut PPN

“Tidak ada keraguan lagi, defisit Rumania telah tembus melebihi 3,0% terhadap PDB,” katanya.

Apalagi, pemerintah juga telah melakukan cara pengendalian defisit dengan memberlakukan pajak baru kepada perbankan dan perusahaan energi. Langkah ini memunculkan kemarahan dari kalangan pelaku bisnis di Rumania.

Sejauh ini, Kementerian Keuangan juga belum mengajukan rancangan undang—undang anggaran 2019. Ini terjadi karena minimnya dana untuk meningkatkan upah dan pensiun masyarakat sesuai janji partai Sosial Demokrat. (kaw)

Baca Juga: Per September, Impor Pesawat & Suku Cadangnya Bisa Tidak Dipungut PPN
Topik : Rumania, PPN, defisit, Komisi Eropa
artikel terkait
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Senin, 29 Agustus 2016 | 11:02 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Senin, 13 Mei 2019 | 13:33 WIB
FILIPINA
Jum'at, 12 April 2019 | 17:02 WIB
JERMAN
Jum'at, 12 April 2019 | 18:16 WIB
BREXIT
Jum'at, 12 April 2019 | 18:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 12 April 2019 | 19:02 WIB
FINLANDIA
Senin, 15 April 2019 | 10:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 15 April 2019 | 15:22 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 15 April 2019 | 18:24 WIB
NIGERIA
Senin, 15 April 2019 | 18:43 WIB
JEPANG