RUMANIA

Bos Pajak Rumania Dipecat

Redaksi DDTCNews | Kamis, 10 Januari 2019 | 10:43 WIB
Bos Pajak Rumania Dipecat

Ilustrasi Victoria Palace. (foto: gov.ro)

BUCHAREST, DDTCNews – Pemerintah Rumania memecat Kepala Otoritas Pajak Misa pada awal tahun ini. Pemecatan terjadi ditengah kekhawatiran terkait defisit anggaran yang diperkirakan meningkat.

Bersamaan dengan pengumuman pemecatan pada Kamis (3/1/2018), Menteri Keuangan Rumania Eugen Teodorovici mengatakan otoritas pajak seharusnya mampu meningkatkan sistem pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dapat ditingkatkan.

“Ototitas fiskal perlu mengubah perilakunya secara radikal pada 2019,” ujarnya tanpa menyebut alasan pasti pemecatan itu, seperti dilansir dari Brecorder, Kamis (10/1/2019).

Baca Juga:
Catat! Jasa Konstruksi untuk Pembangunan Tempat Ibadah Bebas PPN

Padahal, sebelumnya, Misa memuji capaian pemungutan pajak di bawah kepemimpinannya. Misa mengklaim terjadi rekor tinggi pendapatan pajak pada 2018 sehingga defisit mencapai 2,9% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun lalu, di bawah batas 3% yang ditetapkan Uni Eropa.

Namun, beberapa analis dan pihak oposisi melihat ada pengeluaran publik yang telah melonjak karena kenaikan upah dan pensiun yang diberikan. Florin Citu, seorang politisi oposisi menuduh pemerintah telah memanipulasi indikator ekonomi.

Hitungan Mantan Kepala Otoritas Pajak Rumania Gelu Diaconu, defisit APBN pada tahun lalu sudah lebih dari 3% sehingga melebih ketentuan batas yang ditetapkan Uni Eropa. Hitungannya menggunakan metode yang diberlakukan Komisi Uni Eropa.

Baca Juga:
Formula Penghitungan PPN dengan Besaran Tertentu

“Tidak ada keraguan lagi, defisit Rumania telah tembus melebihi 3,0% terhadap PDB,” katanya.

Apalagi, pemerintah juga telah melakukan cara pengendalian defisit dengan memberlakukan pajak baru kepada perbankan dan perusahaan energi. Langkah ini memunculkan kemarahan dari kalangan pelaku bisnis di Rumania.

Sejauh ini, Kementerian Keuangan juga belum mengajukan rancangan undang—undang anggaran 2019. Ini terjadi karena minimnya dana untuk meningkatkan upah dan pensiun masyarakat sesuai janji partai Sosial Demokrat. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 27 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Formula Penghitungan PPN dengan Besaran Tertentu

Rabu, 27 Maret 2024 | 09:21 WIB KURS PAJAK 27 MARET 2024 - 02 APRIL 2024

Kurs Pajak Hari Ini: Rupiah Berbalik Melemah, Dolar AS Menguat

Senin, 25 Maret 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu PPN dengan Besaran Tertentu?

BERITA PILIHAN
Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Reksadana dan Saham, Gimana Isi Harga Perolehan di SPT Tahunan?

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:31 WIB PENGAWASAN PAJAK

Data Konkret akan Daluwarsa, WP Berpotensi Di-SP2DK atau Diperiksa

Kamis, 28 Maret 2024 | 14:42 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Mau Pembetulan SPT Menyangkut Harta 5 Tahun Terakhir, Apakah Bisa?