PEREKONOMIAN INDONESIA

BKF Waspadai Dampak Kondisi Geopolitik terhadap Neraca Perdagangan RI

Dian Kurniati | Selasa, 23 April 2024 | 09:45 WIB
BKF Waspadai Dampak Kondisi Geopolitik terhadap Neraca Perdagangan RI

Kendaraan truk kontainer melintas untuk melakukan aktifitas bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (15/3/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mewaspadai berbagai faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan aktivitas ekonomi sepanjang 2024 masih akan diwarnai beragam tantangan yang akan menghambat aktivitas perdagangan global. Beberapa tantangan tersebut, di antaranya adalah tensi geopolitik dan fragmentasi ekonomi yang akan berpengaruh terhadap global supply chain, tekanan nilai tukar dan sektor keuangan, serta perlambatan ekonomi China sebagai negara mitra dagang utama Indonesia.

"Pemerintah akan terus memantau dampak perlambatan ekonomi global dan kondisi geopolitik termasuk konflik Iran-Israel terhadap ekspor nasional," katanya, Selasa (23/4/2024).

Baca Juga:
Update 2024, Apa Itu Barang Kiriman?

Febrio mengatakan neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2024 kembali mengalami surplus senilai US$4,47 miliar, memperpanjang capaian surplus neraca perdagangan secara berturut-turut sejak Mei 2020. Nilai surplus tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2024 maupun Maret 2023.

Secara kumulatif, surplus neraca perdagangan Indonesia pada periode Januari hingga Maret mencapai US$7,31 miliar. Menurutnya, berlanjutnya surplus neraca perdagangan Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi domestik yang sangat baik di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai berbagai tantangan yang dapat menghambat aktivitas perdagangan global. World Economic Outlook (WEO) yang terbit pada April 2024 juga proyeksi pertumbuhan global pada 2024 hanya sebesar 3,2%, masih berada di bawah rata-rata tahunan historis pada 2000–2019 yang mencapai 3,8%.

Baca Juga:
Bea Cukai Terima 6.637 Permohonan Keberatan Selama Kuartal 1/2024

"Pemerintah akan menyiapkan langkah antisipasi melalui dorongan terhadap keberlanjutan hilirisasi SDA, peningkatan daya saing produk ekspor nasional, serta diversifikasi mitra dagang utama," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan perang antara Iran dan Israel tidak berdampak signifikan ke neraca dagang Indonesia. Alasannya, porsi perdagangan antara kedua negara tersebut dan Indonesia tidak terlalu besar.

Menurut catatan BPS, mitra utama dagang Indonesia di kawasan Timur Tengah adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Oman. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 03 Mei 2024 | 18:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Update 2024, Apa Itu Barang Kiriman?

Jumat, 03 Mei 2024 | 10:15 WIB LAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Bea Cukai Terima 6.637 Permohonan Keberatan Selama Kuartal 1/2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 09:00 WIB TARIF BEA KELUAR CPO

Tarif Bea Keluar CPO Tetap US$52 per Ton pada Bulan Ini

BERITA PILIHAN
Jumat, 03 Mei 2024 | 19:49 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Masih Bisa Sampaikan Laporan Keuangan secara Manual Jika Ini

Jumat, 03 Mei 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Harga Minyak Mentah RI Naik, Imbas Ketegangan di Timur Tengah

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:43 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Siapkan Insentif untuk Mobil Hybrid, Seperti Apa?

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:35 WIB PERMENKOP UKM 8/2023

Begini Aturan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Koperasi Simpan Pinjam

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Update 2024, Apa Itu Barang Kiriman?

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:25 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bikin NPWP Belasan Tahun Lalu dan Kini Non-Aktif, Bisa Digunakan Lagi?

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:35 WIB KEBIJAKAN MONETER

Suku Bunga Acuan BI Naik Jadi 6,25%, Dampak ke APBN Diwaspadai

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Adakan Blokir Serentak, DJP Jatim Sasar 1.182 Rekening Wajib Pajak

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Penyediaan Tenaga Kerja Kena PPN, Pakai Nilai Lain atau Penggantian?