Berita
Rabu, 30 September 2020 | 10:50 WIB
DKI JAKARTA
Rabu, 30 September 2020 | 09:57 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Rabu, 30 September 2020 | 09:38 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 30 September 2020 | 09:23 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

BKF: Ada 2 Aturan Insentif Pajak yang Masih Digodok, Apa Itu?

A+
A-
1
A+
A-
1
BKF: Ada 2 Aturan Insentif Pajak yang Masih Digodok, Apa Itu?

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) masih menyiapkan dua rancangan aturan fasilitas pajak untuk dunia usaha. Dua beleid itu merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2019.

Kasubdit PNBP SDA BKF Syarief Ibrahim mengatakan amanat dari PP No.45/2019 adalah memberikan tiga fasilitas fiskal, yaitu insentif pajak industri padat karya, insentif super tax deduction kegiatan vokasi, dan super tax deduction kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang).

“Dari tiga fasilitas fiskal tersebut, baru super tax deduction vokasi yang sudah keluar PMK-nya. Kita sedang susun untuk insentif pajak kegiatan riset dan industri padat karya,” katanya dalam acara bertajuk ‘Pemagangan dan Sosialisasi Insentif Pajak untuk Mendukung Vokasi’, Selasa (22/10/2019).

Baca Juga: Ini Sebab Insentif Pajak di Italia Menyasar Warga Kelas Menengah

Dia mengatakan beleid terkait insentif kegiatan industri padat karya menjadi aturan yang paling mungkin rilis pada tahun ini. Saat ini rancangan aturan tersebut sudah masuk pada tahap harmonisasi kebijakan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Insentif pajak untuk industri padat karya ini akan menggunakan skema tax allowance. Pemerintah akan memberikan fasilitas pajak penghasilan berupa pengurang penghasilan neto sebesar 60% dari penanaman modal berupa aktiva tetap. Fasilitas ini berlaku bagi wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada industri padat karya.

“Untuk insentif industri padat karya sedang diharmonisasi mungkin satu hingga dua bulan ini selesai,” paparnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Akui Pengamanan Penerimaan 2021 Hadapi Tantangan Berat

Sementara itu, petunjuk teknis insentif super tax deduction kegiatan litbang akan menjadi beleid yang paling akhir diselesaikan. Syarief mengatakan BKF masih menjadi formulasi yang tepat untuk memberikan fasilitas ini kepada dunia usaha.

Menurutnya, dasar Kemenkeu memberikan fasilitas pajak untuk kegiatan riset dan inovasi menimbulkan kerumitan tersendiri. Pasalnya, beleid tersebut akan mengatur besaran fasilitas yang diberikan, jenis kegiatan riset yang diberikan insentif, serta mekanisme pemberian fasilitas.

“Untuk litbang ini agak sedikit rumit soal proses pemberian insentifnya. Ini karena setiap insentif itu harus diawasi agar tidak menimbulkan moral hazard bagi pemerintah dan juga pelaku usaha,” ungkapnya.

Baca Juga: Pacu Setoran PBB, Perangkat Desa Dijanjikan Insentif Umrah Gratis

Seperti diketahui, sesuai PP No.45/2019, pelaku usaha dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu. (kaw)

Topik : insentif, insentif pajak, super tax deduction
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 24 September 2020 | 12:00 WIB
KOTA DEPOK
Kamis, 24 September 2020 | 10:25 WIB
KABUPATEN BEKASI
Rabu, 23 September 2020 | 16:36 WIB
KANWIL DJP JATIM II
Rabu, 23 September 2020 | 16:06 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 10:50 WIB
DKI JAKARTA
Rabu, 30 September 2020 | 09:57 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Rabu, 30 September 2020 | 09:38 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 30 September 2020 | 09:23 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 30 September 2020 | 09:13 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:46 WIB
KABUPATEN PATI
Rabu, 30 September 2020 | 08:30 WIB
APBN 2021
Rabu, 30 September 2020 | 08:05 WIB
ITALIA