Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

BKF: Ada 2 Aturan Insentif Pajak yang Masih Digodok, Apa Itu?

A+
A-
1
A+
A-
1
BKF: Ada 2 Aturan Insentif Pajak yang Masih Digodok, Apa Itu?

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) masih menyiapkan dua rancangan aturan fasilitas pajak untuk dunia usaha. Dua beleid itu merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2019.

Kasubdit PNBP SDA BKF Syarief Ibrahim mengatakan amanat dari PP No.45/2019 adalah memberikan tiga fasilitas fiskal, yaitu insentif pajak industri padat karya, insentif super tax deduction kegiatan vokasi, dan super tax deduction kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang).

“Dari tiga fasilitas fiskal tersebut, baru super tax deduction vokasi yang sudah keluar PMK-nya. Kita sedang susun untuk insentif pajak kegiatan riset dan industri padat karya,” katanya dalam acara bertajuk ‘Pemagangan dan Sosialisasi Insentif Pajak untuk Mendukung Vokasi’, Selasa (22/10/2019).

Baca Juga: Ketentuan Laporan Penerima Tax Allowance Berubah, Hati-Hati Diperiksa

Dia mengatakan beleid terkait insentif kegiatan industri padat karya menjadi aturan yang paling mungkin rilis pada tahun ini. Saat ini rancangan aturan tersebut sudah masuk pada tahap harmonisasi kebijakan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Insentif pajak untuk industri padat karya ini akan menggunakan skema tax allowance. Pemerintah akan memberikan fasilitas pajak penghasilan berupa pengurang penghasilan neto sebesar 60% dari penanaman modal berupa aktiva tetap. Fasilitas ini berlaku bagi wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada industri padat karya.

“Untuk insentif industri padat karya sedang diharmonisasi mungkin satu hingga dua bulan ini selesai,” paparnya.

Baca Juga: Kepala BKPM Ingin Lembaganya Diperkuat, Ada Apa?

Sementara itu, petunjuk teknis insentif super tax deduction kegiatan litbang akan menjadi beleid yang paling akhir diselesaikan. Syarief mengatakan BKF masih menjadi formulasi yang tepat untuk memberikan fasilitas ini kepada dunia usaha.

Menurutnya, dasar Kemenkeu memberikan fasilitas pajak untuk kegiatan riset dan inovasi menimbulkan kerumitan tersendiri. Pasalnya, beleid tersebut akan mengatur besaran fasilitas yang diberikan, jenis kegiatan riset yang diberikan insentif, serta mekanisme pemberian fasilitas.

“Untuk litbang ini agak sedikit rumit soal proses pemberian insentifnya. Ini karena setiap insentif itu harus diawasi agar tidak menimbulkan moral hazard bagi pemerintah dan juga pelaku usaha,” ungkapnya.

Baca Juga: Kata DJP, Sudah Ada yang Memanfaatkan Insentif Pajak Kegiatan Vokasi

Seperti diketahui, sesuai PP No.45/2019, pelaku usaha dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu. (kaw)

“Dari tiga fasilitas fiskal tersebut, baru super tax deduction vokasi yang sudah keluar PMK-nya. Kita sedang susun untuk insentif pajak kegiatan riset dan industri padat karya,” katanya dalam acara bertajuk ‘Pemagangan dan Sosialisasi Insentif Pajak untuk Mendukung Vokasi’, Selasa (22/10/2019).

Baca Juga: Ketentuan Laporan Penerima Tax Allowance Berubah, Hati-Hati Diperiksa

Dia mengatakan beleid terkait insentif kegiatan industri padat karya menjadi aturan yang paling mungkin rilis pada tahun ini. Saat ini rancangan aturan tersebut sudah masuk pada tahap harmonisasi kebijakan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Insentif pajak untuk industri padat karya ini akan menggunakan skema tax allowance. Pemerintah akan memberikan fasilitas pajak penghasilan berupa pengurang penghasilan neto sebesar 60% dari penanaman modal berupa aktiva tetap. Fasilitas ini berlaku bagi wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada industri padat karya.

“Untuk insentif industri padat karya sedang diharmonisasi mungkin satu hingga dua bulan ini selesai,” paparnya.

Baca Juga: Kepala BKPM Ingin Lembaganya Diperkuat, Ada Apa?

Sementara itu, petunjuk teknis insentif super tax deduction kegiatan litbang akan menjadi beleid yang paling akhir diselesaikan. Syarief mengatakan BKF masih menjadi formulasi yang tepat untuk memberikan fasilitas ini kepada dunia usaha.

Menurutnya, dasar Kemenkeu memberikan fasilitas pajak untuk kegiatan riset dan inovasi menimbulkan kerumitan tersendiri. Pasalnya, beleid tersebut akan mengatur besaran fasilitas yang diberikan, jenis kegiatan riset yang diberikan insentif, serta mekanisme pemberian fasilitas.

“Untuk litbang ini agak sedikit rumit soal proses pemberian insentifnya. Ini karena setiap insentif itu harus diawasi agar tidak menimbulkan moral hazard bagi pemerintah dan juga pelaku usaha,” ungkapnya.

Baca Juga: Kata DJP, Sudah Ada yang Memanfaatkan Insentif Pajak Kegiatan Vokasi

Seperti diketahui, sesuai PP No.45/2019, pelaku usaha dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu. (kaw)

Topik : insentif, insentif pajak, super tax deduction
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 05 Juli 2018 | 14:07 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 08 Maret 2018 | 10:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 30 Juli 2019 | 20:03 WIB
INVESTASI
Kamis, 12 Desember 2019 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 19 Februari 2020 | 20:45 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Februari 2020 | 20:17 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 20:13 WIB
DAMPAK VIRUS CORONA
Rabu, 19 Februari 2020 | 20:06 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 19 Februari 2020 | 19:50 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:58 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:42 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:20 WIB
KOTA YOGYAKARTA
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:13 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 17:58 WIB
SPANYOL