Review
Selasa, 04 Oktober 2022 | 10:44 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Biaya Promosi Jasa WO dan Sewa Ruangan Boleh Jadi Biaya Pengurang?

A+
A-
12
A+
A-
12
Biaya Promosi Jasa WO dan Sewa Ruangan Boleh Jadi Biaya Pengurang?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Andika. Saya adalah staf keuangan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa wedding organizer (WO). Selain menjual jasa tersebut, perusahaan kami juga menyewakan ballroom yang dapat digunakan untuk acara pernikahan.

Belum lama ini, perusahaan kami mengeluarkan biaya promosi berkaitan dengan penayangan iklan untuk memasarkan usaha perusahaan kami. Sebagai informasi, perusahaan kami memisahkan biaya promosi sehubungan dengan jasa WO dan biaya promosi sehubungan dengan penyewaan ballroom.

Pertanyaan saya, apakah atas seluruh biaya promosi yang dikeluarkan perusahaan kami dapat dijadikan biaya pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan? Mohon jawabannya. Terima kasih.

Andika, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Andika atas pertanyaannya. Pada dasarnya, biaya promosi termasuk ke dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.

Ketentuan ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 7 UU PPh s.t.d.t.d Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang berbunyi:

“(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

  1. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  1. biaya pembelian bahan;
  2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  3. bunga, sewa, dan royalti;
  4. biaya perjalanan;
  5. biaya pengolahan limbah;
  6. premi asuransi;
  7. biaya promosi dan penjualan;”

Biaya promosi kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (PMK 02/2010). Pasal 2 PMK 02/2010 menyebutkan berbagai jenis biaya promosi yang dapat menjadi biaya pengurang yakni:

“Besarnya Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah:

  1. Biaya periklanan di media elektronik media cetak, dan/atau media lainnya;
  2. Biaya pameran produk;
  3. Biaya pengenalan produk baru; dan/ atau
  4. Biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.”

Merujuk pada ketentuan di atas, dapat disimpulkan apabila masuk dalam ketentuan Pasal 2 PMK 02/2010, biaya promosi yang dikeluarkan perusahaan Bapak dapat menjadi biaya pengurang penghasilan bruto.

Namun demikian, sehubungan dengan kegiatan usaha perusahaan Bapak di bidang jasa WO dan penyewaan ruangan maka pembebanan biaya promosi sebagai biaya pengurang perlu memperhatikan kembali ketentuan Pasal 3 PMK 02/2010.

Pasal 3 PMK 02/2010 berbunyi:

“Tidak termasuk Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

  1. pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi.
  2. Biaya Promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final.”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf b PMK 02/2010, biaya promosi yang dikeluarkan sehubungan dengan penghasilan objek PPh final tidak dapat dijadikan biaya pengurang. Berdasarkan informasi yang Bapak sampaikan, penghasilan usaha perusahaan Bapak terbagi menjadi objek PPh final dan nonfinal.

Dalam hal ini, penghasilan dari penyewaan ruangan berupa ballroom merupakan objek PPh final sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU HPP yang berbunyi:

“(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”

Dengan demikian, dapat disimpulkan biaya promosi yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehubungan dengan jasa WO dapat menjadi biaya pengurang.

Sementara itu, biaya promosi yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehubungan dengan penyewaan ballroom tidak dapat menjadi biaya pengurang.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Pajak hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya ke alamat surat elektronik [email protected].

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : konsultasi pajak, konsultasi, pajak, UU HPP, biaya promosi, PMK 02/2010

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 05 Oktober 2022 | 08:33 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

8 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Ini Lulus Seleksi Administrasi

Selasa, 04 Oktober 2022 | 18:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyelenggara e-Commerce Jadi Pemungut Pajak? Ini Kata Pemerintah

Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:36 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN

Wah, Ditjen Pajak dan Korlantas Polri Teken Kerja Sama Pertukaran Data

Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ditjen Pajak Sebut Ada 2.422 Peserta PPS yang Harus Repatriasi Harta

berita pilihan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Pakai PPh Final, DJP: Ada Kewajiban Pelaporan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Anjak Piutang dalam Perpajakan?

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Inflasi Capai 5,95 Persen, BKF: Lebih Rendah dari Proyeksi Pemerintah

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masih Proses, Integrasi CRM Bikin Peta Kepatuhan WP Lebih Komprehensif

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:15 WIB
DDTC ACADEMY

Ketahui Aspek Transfer Pricing Pertambangan Batu Bara pada Kelas Ini

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Adakan KPDL, Petugas Pajak Temukan Perusahaan Belum Punya NPWP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Banyak Temuan BPK Soal Insentif Pajak, Begini Update Tindak Lanjut DJP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:30 WIB
OPERASI JARING SRIWIJAYA 2022

DJBC Gagalkan Penyelundupan Barang Rp244 M di Perairan Indonesia Barat

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Hilangnya Potensi Pajak dari Sharing Economy