JIMBARAN, DDTCNews - Negara-negara anggota Asia Initiative membahas rencana kerja yang menjadi fokus dan prioritas sampai dengan 2026 mendatang. Poin-poin rencana kerja ini digodok dalam The Second Asia Initiative yang digelar di Jimbaran, Bali.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) Mekar Satria Utama mengatakan area kerja Asia Initiative bakal berfokus pada transfer of knowledge, capacity building, dan perbaikan kualitas data yang dipertukarkan.

"Ada 2 kegiatan dalam rencana kerja yaitu baseline activities yang mandatory untuk semua anggota dan complementary activities yang bersifat opsional," ujar Mekar, dikutip Jumat (2/9/2022).

Baseline activities yang bersifat wajib untuk semua anggota Asia Initiative adalah implementasi beberapa standar seperti adopsi Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAAC) hingga penerapan standar pertukaran dan quality reporting.

Adapun complementary activities yang bersifat opsional adalah kegiatan-kegiatan tambahan untuk menunjang pertukaran informasi (exchange of information/EOI) seperti bantuan penagihan, tax examination abroad, dan beberapa kegiatan lainnya.

Untuk diketahui, The Second Asia Initiative digelar pada 31 Agustus hingga 2 September 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh tax commissioner atau pejabat yang setingkat serta staf dari negara-negara anggota.

Adapun negara-negara yang sudah menjadi anggota Asia Initiative antara lain Armenia, Brunei Darussalam, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Makau, Maladewa, Malaysia, Mongolia, Pakistan, Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Thailand.

Asia Initiative telah terbentuk pada 14 Juli 2022 seiring dengan ditandatanganinya Bali Declaration oleh negara anggota. Ke depan, diharapkan makin banyak negara-negara Asia yang bergabung dalam Asia Initiative.

Keikutsertaan dalam Asia Initiative diharapkan dapat meningkatkan adopsi standar transparansi pajak oleh negara-negara Asia guna meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik (domestic resource mobilization/DRM). (sap)