Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 akan berada di kisaran 5,3%-5,9%.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan asumsi tersebut sudah sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia yang masih diliputi ketidakpastian. Meski demikian, ujarnya, ada optimisme ekonomi akan pulih dari pandemi Covid-19 dan tumbuh lebih kuat.
"Ini mengindikasikan memang tahun depan memang tahun yang sangat berat. Oleh karenanya, kita minta pemerintah untuk memitigasi semuanya," katanya dalam rapat Panja Asumsi Dasar Banggar DPR, Senin (13/6/2022).
Said mengatakan Banggar dan pemerintah melakukan pembahasan mengenai asumsi dasar ekonomi makro APBN 2023 dalam situasi ketidakpastian yang tinggi. Menurutnya, kehati-hatian tetap diperlukan agar asumsi makro tersebut sesuai dengan kondisi perekonomian tahun depan.
Pertumbuhan ekonomi 2023 disepakati berkisar 5,3%-5,9%, inflasi sebesar 2,0%-4,0%, serta tingkat suku bunga SBN 10 tahun 7,34%-9,16%. Sementara itu, nilai tukar rupiah disepakati berada pada kisaran Rp14.300 hingga Rp14.800 per dolar AS.
Dalam rapat kali ini, Banggar dan pemerintah belum menyepakati asumsi lifting minyak bumi yang diusulkan pemerintah sebesar 619.000-680.000 barel per hari dan lifting gas bumi 1,02-1,11 juta barel setara minyak per hari. Keputusan mengenai hal tersebut masih perlu menunggu pembahasan di Komisi VII DPR sehingga baru akan diambil besok.
"Kita untuk asumsi makro memang menunggu Komisi VII yang sudah sedemikian rupa membahasnya. Namun, Komisi VII masih kesulitan dengan lifting yang turun tajam," ujar Said.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan penyusunan asumsi dasar ekonomi makro 2023 telah mempertimbangkan berbagai faktor risiko, terutama dari eksternal. Misalnya mengenai rencana kebijakan bank sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuannya.
"[Asumsi pertumbuhan ekonomi] 5,3%-5,9% yang terkandung di dalamnya adalah semangat optimisme dan semangat kita untuk mewaspadai masyarakat kita dan APBN kita tetap sehat," katanya. (sap)