APBN Kembali Surplus Rp19,7 Triliun Per Februari 2022, Ini Kata Menkeu

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat kinerja APBN hingga akhir Februari 2022 kembali mengalami surplus senilai Rp19,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan angka tersebut setara 0,11% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, surplus tersebut berbanding terbalik jika dibandingkan dengan periode yang sama 2021, ketika terjadi defisit Rp63,3 triliun atau 0,37% PDB.

"Dibandingkan dengan tahun lalu yang defisit Rp63,3 triliun, ini juga pembalikan yang luar biasa," katanya pada konferensi pers APBN Kita, Senin (28/3/2022).

Sri Mulyani mengatakan surplus APBN tersebut terjadi karena pendapatan negara tercatat Rp302,4 triliun dan belanja negara Rp282,7 triliun. Pada akhir Januari 2022 lalu, APBN juga mengalami surplus Rp28,9 triliun atau 0,16% PDB.

Dia menjelaskan pendapatan negara yang senilai Rp302,4 triliun mengalami pertumbuhan 37,7% secara tahunan. Sementara pada periode yang sama 2021, penerimaannya baru Rp219, triliun atau tumbuh 0,9%.

Pendapatan negara tersebut utamanya ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai Rp256,2 triliun atau tumbuh 40,9%. Angka tersebut terdiri atas penerimaan pajak Rp199,4 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp56,7 triliun.

Adapun dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), realisasinya Rp46,2 triliun. 

"Kalau kita lihat, pertumbuhannya [pendapatan negara] tinggi, tapi bulan lalu pertumbuhannya lebih tinggi lagi yaitu 54,9%," ujarnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani menyebut realisasi belanja negara hingga Februari 2022 yang senilai Rp282,7 triliun setara dengan 10,4% dari pagu Rp2.714,1 triliun. Angka itu sedikit lebih kecil dari periode yang sama 2021 ketika belanja negara mencapai Rp282,9 triliun.

Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp172,2 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp110,5 triliun.

Secara keseluruhan, Sri Mulyani memandang kondisi APBN hingga Februari 2022 dalam situasi yang bagus, yakni ketika pendapatan sudah tumbuh kuat dan belanjanya tertahan. Namun, pemerintah akan terus mewaspadai kondisi APBN di tengah berbagai ketidakpastian yang terjadi hingga pengujung 2022. 

Dia menegaskan pemerintah akan berupaya menyehatkan APBN, tetapi secara bersamaan juga akan menggunakan instrumen tersebut untuk melindungi masyarakat dari syok harga komoditas dan menarik pemulihan ekonomi nasional.

"Ini belum menggambarkan keseluruhan cerita 2022. Perjalanan masih cukup panjang dan cukup dinamis yang harus kita antisipasi," imbuhnya. (sap)