Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi sementara defisit APBN pada akhir 2021 mencapai Rp783,7 triliun atau setara dengan 4,65% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit APBN tersebut lebih rendah dari realisasi APBN 2020 sebesar 6,14%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan upaya menurunkan angka defisit APBN secara signifikan tersebut tidaklah mudah bagi pemerintah, terutama di tengah krisis yang sedang dihadapi Indonesia saat ini.

"Kalau bapak dan ibu sekalian suka melihat episode suatu negara-negara yang mengalami krisis. Menurunkan fiscal deficit dalam waktu 12 bulan sebesar ini, it isn't an easy task," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu (19/1/2022).

Sri Mulyani menuturkan realisasi defisit 2021 lebih kecil dari yang direncanakan pemerintah dalam UU APBN 2021, yaitu Rp1.006,4 triliun atau 5,7% PDB. Menurutnya, realisasi defisit bisa diturunkan karena kinerja pendapatan negara yang positif pada tahun lalu.

Realisasi pendapatan negara 2021 secara umum telah menunjukkan pemulihan yang kuat. Pendapatan negara sepanjang 2021 mencapai Rp2.003,1 triliun atau setara dengan 115% dari target Rp1.743,6 triliun.

Pendapatan negara ditopang penerimaan pajak yang mencapai Rp1.277,5 triliun atau setara dengan 104% terhadap target Rp1.229,59 triliun. Lalu, realisasi penerimaan dari bea dan cukai mencapai Rp269 triliun atau 125% dari target Rp215,0 triliun.

Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp452,0 triliun atau 152% dari target Rp298,2 triliun. Adapun realisasi belanja 2021 mencapai Rp2.786,8 triliun atau 101% dari pagu Rp2.750 triliun.

Sri Mulyani menambahkan realisasi defisit APBN 2021 yang lebih kecil juga membuat pembiayaan utang hanya Rp967,4 triliun atau 74% dari target Rp1.177,4 triliun. Realisasi ini juga membuat target defisit 3% pada 2023 sesuai amanat UU 2/2020 menjadi makin mulus.

"Dalam hal ini, ini juga suatu achievement yang luar biasa," ujarnya. (rig)