BERITA TERKINI
Ilustrasi. Kantor Kementerian Dalam Negeri. (foto: kemendagri.go.id)
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah untuk menyediakan perencanaan program dan anggaran yang cukup demi memenuhi urusan wajib pelayanan dasar, khususnya terkait dengan bencana dan kebakaran.
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA mengatakan pemerintah daerah harus mengutamakan pelaksanaan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Pemerintah daerah (pemda) harus menyediakan program atau perencanaan yang cukup dan anggaran yang cukup untuk menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (11/1/2022).
Menurut Safrizal, pemerintah pusat memang menyediakan bantuan perencanaan program dan anggaran pelayanan dasar, termasuk program dan anggaran urusan bencana yang terdiri atas bencana dan kebakaran, untuk pemda.
Meski demikian, lanjutnya, pemda juga memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan perencanaan anggaran dan program sehingga dapat memenuhi kebutuhan kepada masyarakat, khususnya dalam subbidang bencana dan subbidang kebakaran.
"Apalagi, hal itu merupakan upaya untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang layak sebagai bentuk penyelenggaraan suburusan bencana dan kebakaran," ujarnya.
Safrizal menyebut pemerintah telah memberikan bantuan untuk suburusan bencana dan kebakaran kepada 9 pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, bantuan untuk mendukung suburusan kebakaran, diberikan kepada 8 pemerintah kabupaten/kota.
Daerah yang berhak menerima bantuan tersebut ditentukan berdasarkan kategori dan indikator sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 188/2021. Bantuan yang diberikan tersebut berupa kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX untuk bantuan suburusan bencana, serta set fire pump untuk bantuan suburusan kebakaran.
Safrizal menilai bantuan tersebut akan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang layak bagi penyelenggaraan suburusan bencana dan kebakaran.
"Bantuan ini diberikan sebagai bentuk stimulan kepada pemda sehingga pada waktu mendatang dapat mengalokasikan sebagian APBD-nya untuk pengadaan sarana dan prasarana bencana dan kebakaran," tuturnya.
Daerah yang menerima bantuan pemerintah suburusan bencana yakni Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Banggai Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Pulau Taliabu.
Sementara daerah yang menerima bantuan pemerintah suburusan kebakaran yakni Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Prabumulih, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Kubu Raya, Kota Subulussalam, dan Kota Banjarbaru. (rig)
