BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Sistem IT Ditjen Pajak (DJP) terus diperbaiki secara bertahap selama beberapa tahun terakhir. Tujuannya, meningkatkan kualitas proses bisnis dan layanan, termasuk restitusi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sistem administrasi pajak yang lebih baik akan menghasilkan pelayanan yang lebih baik terhadap wajib pajak. Hak wajib pajak juga bakal lebih terjamin dengan pelayanan yang jauh lebih konsisten di berbagai kantor pelayanan pajak (KPP).
"Selama ini kan guyonannya kalau saya merasa lebih bayar mending diam aja deh, kalau lebih bayar nanti diaudit habis. Hal-hal semacam itu seharusnya tidak terjadi," ujar Sri Mulyani, Selasa (14/12/2021).
Melalui sistem IT yang mumpuni, maka pelayanan yang diberikan oleh DJP kepada wajib pajak menjadi lebih pasti dan terstandardisasi.
"Kita memberikan pelayanan yang lebih pasti, tidak menjadi menakutkan tapi kita akan tetap tegas dan konsisten mengikuti aturan," ujar Sri Mulyani.
Seperti diketahui, DJP saat ini sedang membangun core tax administration system yang nantinya akan menggantikan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).
Terdapat 21 proses bisnis DJP yang dirancang ulang untuk mendukung implementasi core tax administration system. Proses bisnis DJP yang dirancang ulang tersebut antara lain pendaftaran, pengawasan kewilayahan atau ekstensifikasi, pengelolaan SPT, pembayaran, data pihak ketiga, exchange of information (EOI), penagihan, dan taxpayer account management (TAM).
Kemudian, pemeriksaan, pemeriksaan bukper dan penyidikan, compliance risk management (CRM), business intelligence, document management system, data quality management, keberatan dan banding, non-keberatan, pengawasan, penilaian, layanan edukasi, serta knowledge management. (sap)
