Indonesia Serukan Pemerataan Vaksin di Presidensi G-20, Ini Alasannya

JAKARTA, DDTCNews - Pemerataan akses vaksinasi Covid-19 bagi seluruh negara di dunia menjadi salah satu fokus Indonesia yang diusung dalam Presidensi G-20. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerataan vaksinasi diperlukan untuk mencegah terjadi mutasi virus baru yang dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia. Salah satu strateginya melalui penguatan rantai pasok serta penurunan tarif pajak dan kepabeanan atas vaksin Covid-19 di semua negara.

"Karena yang kita hadapi adalah penyakit, akan selalu menimbulkan ancaman mutasi baru yang akan kemudian mengancam proses pemulihan ekonomi bersama," katanya, Kamis (25/11/2021).

Sri Mulyani mengatakan semua negara G-20 telah bersepakat vaksinasi yang merata menjadi kunci untuk mendorong pemulihan ekonomi global. Namun, perlu ada kesepakatan lebih lanjut agar aksi mendorong pemerataan akses vaksin ke semua negara dapat terealisasi.

Dia menilai saat ini sebenarnya dunia sudah bisa memproduksi vaksin yang mencukupi untuk 50% populasi dunia. Sayangnya, distribusi yang tidak merata membuat negara maju bisa melakukan vaksinasi di atas 70% populasi, sedangkan capaian negara miskin di bawah 40%, bahkan hanya 5% atau 10% populasi.

Sri Mulyani menilai Presidensi G-20 menjadi menjadi momentum yang tepat untuk terus mendorong pemerataan akses vaksin Covid-19. Menurutnya, negara G-20 dapat berperan untuk menghilangkan semua hambatan yang mengganggu jalur distribusi vaksin.

"Dalam G-20, kesepakatan untuk akses vaksin menjadi sangat penting, bagaimana membantu terutama negara-negara yang belum mendapat akses vaksinasi tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut Indonesia akan mendorong penguatan rantai pasok serta penurunan tarif pajak dan kepabeanan atas vaksin Covid-19 di semua negara di dunia dalam Presidensi G-20 tahun depan. Selain vaksin, penurunan pajak impor dan kepabeanan juga dibutuhkan untuk pasokan hand sanitizer, disinfektan, dan keperluan medis lainnya.

Dia beralasan negara berkembang dan berpenghasilan rendah membutuhkan dukungan lebih besar agar dapat memberikan vaksin kepada rakyatnya. Menurutnya, penurunan tarif pajak dan kepabeanan dapat menjadi salah satu strategi yang dilakukan untuk membuat vaksin lebih terjangkau bagi negara berpenghasilan rendah. (sap)