Swasta Sering Terlibat Kasus Korupsi, Apa Kata KPK?

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan pelaku usaha seringkali terlibat dalam kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan statistik sejak 2004 sampai 2020 menunjukkan pihak swasta paling dominan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Menurutnya, data tersebut menjadi indikator tingginya potensi penyimpangan atau fraud pada ekosistem dunia usaha.

Dia kemudian mengimbau agar para pelaku usaha memiliki visi yang sama dengan KPK untuk memajukan Indonesia melalui kegiatan yang bebas dari korupsi.

Menurutnya, andil besar pelaku usaha pada perekonomian nasional diikuti dengan meningkatnya peran pelaku usaha dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Saya mengapresiasi rekan-rekan yang bergerak di bidang ekonomi, yang telah memberikan andil besar dalam memajukan Indonesia. Saya yakin, semangat KPK dan semangat teman-teman dalam pemberantasan korupsi sama," katanya seperti dikutip Jumat (7/5/2021).

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan upaya menutup celah melakukan korupsi yang melibatkan pelaku usaha masih menemui sejumlah tantangan.

Dia menjelaskan salah satu pintu masuk fraud yang melibatkan dunia usaha pada aspek perizinan yang masih rumit. Proses bisnis birokrasi tersebut harus diubah agar memudahkan pelaku usaha saat berurusan dengan pemerintah.

Menurutnya, perbaikan sistem dan birokrasi menjadi kunci, agar peluang korupsi bisa ditekan dan daya saing usaha tetap tinggi. Hal tersebut merupakan solusi terbaik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara simultan dan komprehensif melalui pendekatan kolaboratif partisipatif dari seluruh elemen masyarakat. "Sehingga orang tidak ada yang memberikan suap atau gratifikasi untuk dapat izin usaha," ucap Iskandar. (Bsi)