BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Ilustrasi. Perajn memproduksi kerajinan rotan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (14/5/2020). Presiden Joko Widodo menerapkan 5 skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi di sektor UMKM saat pandemi Covid-19, termasuk merumuskan program khusus bagi usaha ultra mikro dan usaha mikro yang belum bersentuhan dan belum terjangkau lembaga keuangan maupun perbankan. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww)
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan merilis beleid mengenai tata cara penjaminan untuk UMKM dalam rangka pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Beleid yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/PMK.08/2020
Beleid ini terbit berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2020. Pada PP tersebut, pemerintah menugaskan Jamkrindo dan Askrindo untuk melakukan penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM.
Dalam keterangan resminya, Kemenkeu mengatakan penjaminan pemerintah adalah penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama pemerintah oleh menteri melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin (pelaku usaha).
“[Kewajiban finansial itu] meliputi pokok dan bunga kepada penerima jaminan (perbankan) dalam rangka pelaksanaan program PEN," tulis Kementerian Keuangan pada keterangan resminya, Senin (29/6/2020).
Pokok-pokok materi yang diatur dalam PMK tersebut antara lain, pertama, dukungan fasilitas pembayaran imbal jasa penjaminan (IJP) yang dibayarkan pemerintah kepada pelaku UMKM. Kedua, proses dan tata cara permohonan penjaminan, pengajuan klaim penjaminan serta pembayaran klaim.
Ketiga, kriteria penerima jaminan serta kriteria terjamin. Keempat, penugasan PT Jamkrindo dan PT Askrindo untuk melaksanakan penjaminan pemerintah. Kelima, dukungan pemerintah dalam rangka penugasan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.
Keenam, ketentuan mengenai pembayaran imbal jasa penjaminan. Ketujuh, penganggaran dalam pelaksanaan penjaminan pemerintah. Kedelapan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas penugasan kepada PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.
Adapun kriteria yang harus dipenuhi perbankan selaku penerima jaminan antara lain pertama, merupakan bank umum, memiliki reputasi yang baik, dan merupakan bank kategori sehat dengan peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK.
Kedua, menanggung minimal 20% dari risiko pinjaman modal kerja. Ketiga, pembayaran bunga kredit/imbalan/margin pembiayaan dari pelaku usaha kepada penerima jaminan dapat dibayarkan di akhir periode pinjaman. Keempat, sanggup menyediakan sistem informasi yang memadai untuk melaksanakan program penjaminan pemerintah.
Semantara itu, kriteria bagi UMKM selaku terjamin antara lain pertama, merupakan pelaku UMKM yang berbentuk usaha perseorangan, koperasi, ataupun badan usaha. Kedua, plafon pinjaman maksimal Rp10 miliar dan hanya diberikan oleh satu penerima jaminan.
Ketiga, pinjaman yang dijamin adalah pinjaman yang sertifikat penjaminannya diterbitkan paling lambat tanggal 30 November 2021 sampai dengan selesainya tenor pinjaman tersebut. Keempat, tenor pinjaman maksimal 3 tahun. Kelima, tidak termasuk dalam daftar hitam nasional. Keenam, memiliki performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau kolektibilitas 2) dihitung per 29 Februari 2020.
“Untuk mendukung pelaksanaan penjaminan pemerintah ini, pemerintah menyediakan anggaran pembayaran IJP yang ditanggung pemerintah dan juga menyediakan anggaran dana cadangan penjaminan,” imbuh Kemenkeu.
Dalam melaksanakan penjaminan tersebut, pemerintah juga turut menjaga kapasitas PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dengan memberikan dukungan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN), pembayaran IJP, counter guarantee, loss limit, atau dukungan risk sharing lainnya yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan. (kaw)
