BERITA TERKINI
Ilustrasi gedung BPK.
JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai kegiatan audit laporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2019. Kementerian/lembaga (K/L) yang berada di bawah kewenangan Anggota IV menjadi yang pertama untuk di audit.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota IV BPK Isma Yatun dalam acara entry meeting pemeriksaan laporan keuangan kementerian tahun anggaran 2019 di Auditorium BPK hari ini, Senin (6/1/2020). Kegiatan audit mulai dilakukan terhadap enam K/L.
"Pemeriksaan di mulai hari ini dan sekaligus terhadap 6 K/L. Pemeriksaan mulai hari ini sampai dengan 20 Mei 2020," katanya di Auditorium BPK.
Adapun K/L yang dilakukan audit adalah Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Isma Yatun menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan lebih awal terhadap 6 kementerian tersebut untuk mengantisipasi jadwal liburan Idul Fitri tahun ini. Harapannya, hasil audit dapat optimal dilakukan oleh BPK.
Berkaca dari hasil audit tahun lalu, dia memberikan apresiasi atas Kementerian yang berada di bawah kewenangan anggota IV. Pasalnya, atas audit laporan keuangan 2018, dari 6 K/L, sebanyak 5 diantaranya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Adalah predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Capaian opini WTP diharapkan dapat dipertahankan oleh kementerian yang mendapat predikat tersebut tahun lalu. Adapun hasil audit yang akan diberikan BPK akan melihat langkah setiap K/L dalam menindaklanjuti temuan BPK.
"Ini [opini BPK] tidak statis dan bisa naik turun. Oleh karena itu, untuk memperoleh WTP selalu dipertahankan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK,” Imbuhnya. (kaw)
