BERITA TERKINI
Gedung Kementerian Keuangan.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku telah menghemat anggaran senilai Rp2,21 triliun pada 2020 hingga 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan efisiensi anggaran tersebut dilakukan lewat beragam cara, mulai dari pengurangan jumlah pegawai, pengendalian belanja birokrasi, hingga optimalisasi sarana untuk menekan biaya paket meeting.
"Rp2,21 triliun sendiri kita mendapatkan efisiensi yang terdiri dari 11 langkah yang kita sampaikan di sini," ujar Sri Mulyani, Kamis (21/8/2024).
Pertama, Kemenkeu telah menghemat anggaran senilai Rp902,69 miliar berkat pengurangan jumlah pegawai dari yang awalnya sebanyak 82.036 orang menjadi 78.034 orang. Kedua, Kemenkeu juga telah melakukan pengendalian belanja birokrasi yang menghasilkan penghematan senilai Rp534,2 miliar.
Ketiga, Kemenkeu melakukan pengadaan collaborative tools secara terpusat telah menghasilkan penghematan anggaran senilai Rp290 miliar.
"Sekarang tidak ada pengadaan software sendiri-sendiri. Ini menyebabkan compatibility dan interoperability. Kadang-kadang 1 dokumen bisa dilihat oleh semua unit, tidak perlu dicetak dan diedarkan," ujar Sri Mulyani.
Keempat, Kemenkeu telah melakukan optimalisasi anggaran penanganan pandemi yang menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp173,83 miliar. Kelima, Kemenkeu telah melakukan konsolidasi pengadaan laptop lewat e-katalog LKPP dan kebijakan TKDN. Kebijakan ini telah menghasilkan penghematan anggaran senilai Rp140,83 miliar.
"Pengadaan laptop dilakukan secara terintegrasi. Dulu, setiap unit eselon I atau bahkan di bawah unit eselon I membeli sendiri laptopnya. Kita sekarang across the board menggunakan e-katalog. Ini menghemat Rp140 miliar sendiri," ujar Sri Mulyani.
Keenam, Kemenkeu telah melakukan digitalisasi proses bisnis yang berhasil menekan belanja cetak dokumen hingga Rp92,85 miliar. "Ini mesin fotokopi masih ada beberapa karena kadang-kadang kita butuh fotokopi. Sekarang jarang dipakai karena jarang kita mem-print," ujar Sri Mulyani.
Ketujuh, Kemenkeu telah mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana. Hal ini telah menekan belanja paket meeting hingga Rp35,27 miliar. Kedelapan, Kemenkeu telah melakukan prioritasi pembentukan tim guna menekan belanja honorarium hingga Rp15,35 miliar.
Kesembilan, Kemenkeu telah mengimplementasikan ruang kerja masa depan yang menghasilkan penurunan alokasi sewa kantor hingga Rp14,35 miliar. Kesepuluh, Kemenkeu telah melaksanakan pembayaran belanja pegawai secara terpusat yang berdampak pada penurunan anggaran pengelolaan gaji SDM senilai Rp9,46 miliar.
Terakhir, Kemenkeu telah melakukan standardisasi harga dan melaksanakan pemberian seminar kit secara selektif. Kebijakan ini menghasilkan penghematan anggaran senilai Rp4,44 miliar. (sap)
