BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Senin (8/7/2024). Rapat tersebut membahas laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN TA 2024. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bakal mempertimbangkan relaksasi automatic adjustment pada anggaran kementerian/lembaga (K/L).
Sri Mulyani mengatakan relaksasi automatic adjustment dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara pada tahun ini. Menurutnya, pengelolaan keuangan negara membutuhkan sangat kehati-hatian, termasuk dalam merelaksasi automatic adjustment.
"Ada catatan mengenai automatic adjustment yang dalam hal akan dilakukan relaksasi, tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara," katanya, dikutip pada Sabtu (13/7/2024).
Sri Mulyani mengatakan relaksasi automatic adjustment akan dilaksanakan secara selektif pada pos yang membutuhkan. Adapun pada tahun ini, nilai automatic adjustment secara keseluruhan mencapai Rp50,14 triliun.
Kebijakan automatic adjustment pertama kali diperkenalkan pada 2022 sebagai pencadangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Ketentuan mengenai automatic adjustment ini termuat dalam UU APBN 2022, yang berlanjut hingga UU APBN 2024.
Pasal 28 ayat (1) UU APBN 2024 menyatakan pemerintah dapat melakukan beberapa langkah jika perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target, adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN 2022. Salah satunya, penyesuaian belanja negara.
Penyesuaian belanja negara tersebut dilakukan melalui pengutamaan penggunaan anggaran yang disesuaikan secara otomatis (automatic adjustment), realokasi anggaran, pemotongan anggaran belanja negara, penyesuaian pagu, dan/atau pergeseran anggaran antarprogram.
Automatic adjustment hanya dilaksanakan sebesar 5% dari total belanja pada K/L setiap tahun. Meski ada pencadangan, pemerintah memastikan program prioritas pada K/L tidak akan terdampak.
Automatic adjustment pun dinilai akan mendorong K/L mengevaluasi setiap program kerjanya agar betul-betul mendatangkan manfaat bagi masyarakat seperti mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. (sap)
