BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Istana Negara.
Presiden menyerahkan langsung secara simbolis DIPA kepada 12 kementerian/lembaga yang memiliki nilai prioritas belanja pemerintah yang tinggi dan memiliki peran yang strategis. Sementara, TKDD diserahkan kepada 34 Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daearah.
Presiden meminta agar belanja negara baik melalui K/L maupun pemerintah daerah dapat digunakan dengan efektif dan akuntabel untuk peningkatan pembangunan serta pemerataan pembangunan di seluruh pelosok nusantara.
“Saya ingin melihat ada perubahan cara bergerak kita, mindset kita, pola-pola lama yang harus kita tinggalkan. Mulai secepat-cepatnya belanja, terutama belanja modal dari DIPA-DIPA yang sudah diserahkan,” ujar Presiden Jokowi, seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (14/11/2019).
Ketidakpastian ekonomi global, sambung Presiden Jokowi, tengah menghantui hampir semua negara. Dengan kondisi tersebut, belanja APBN diharapkan mampu memberi stimulus pertumbuhan ekonomi dari awal tahun.
Pada tahun depan, belanja negara direncanakan mencapai Rp2.540,4 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran senilai Rp909,6 triliun akan dialokasikan kepada 87 Kementerian/Lembaga dan anggaran senilai Rp856,9 triliun akan dialokasikan untuk TKDD.
“Segera ini dilakukan lelang. Pelaksanaan Januari sudah dilaksanakan, jangan nunggu-nunggu, ini perintah,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden menekankan agar K/L dan pemerintah daerah juga dapat meningkatkan kualitas belanja, bukan hanya banyak belanja. Dia meminta pimpinan lembaga dan kepala daerah dapat memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan.
“Sekarang meng-collect yang namanya pajak, PNBP, itu bukan sebuah hal yang mudah sehingga berkali-kali saya sampaikan juga memang kita penting collect more, tetapi spend better harus itu. Fokus dan harus lebih baik,” ujar Presiden Jokowi.
Jika semua menuju ke satu titik prioritas, lanjut dia, pekerjaan akan benar-benar selesai dan menghasilkan stimulus bagi perekonomian daerah. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur juga memiliki manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Dengan diserahkan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD 2020, para menteri, pimpinan lembaga, serta para gubernur diharapkan dapat berkoordinasi dengan seluruh jajarannya. Koordinasi diperlukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi untuk melaksanakan APBN/APBD 2020 secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. (kaw)
