BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Akutnya permasalahan ekologi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum memerlukan kolaborasi semua pihak. Sadar persoalan tidak akan selesai hanya dengan intervensi pemerintah, swasta diundang untuk ikut memperbaiki kondisi Citarum.
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2018 terkait dengan masalah pendanaan Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum. Selain APBN dan APBD, kini dibuka ruang sumber pendanaan lain untuk memperbaiki Citarum.
Dalam Pasal 20 Perpres No.15//2018 disebutkan bahwa sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud termasuk biaya pembangunan infrastruktur sosial dalam bentuk sarana dan prasarana untuk kepentingan umum.
“Biaya pembangunan infrastruktur sosial dalam bentuk sarana dan prasarana untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto wajib pajak,” bunyi Pasal 20 ayat (2) Perpres ini dilansir dari laman Setkab RI, Kamis (22/3).
Adapun persyaratan, batasan, tata cara pencatatan, penghitungan, dan pelaporan biaya pembangunan infrastruktur sosial dalam bentuk sarana dan prasarana untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Perpres ini juga menyebutkan masyarakat berpartisipasi dalam pemulihan Citarum. Masyarakat sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, terdiri atas individu, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Adapun ketentuan sumbangan infrastruktur yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto ini diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).
Kemudian diturunkan ke Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, dan juga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.76/2011 sebagai panduan teknis dari PP.
Dalam aturan tersebut pembangunan infrastruktur sosial dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 (satu) tahun dan dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Pemberian biaya pembangunan infrastruktur disyaratkan tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak sumbangan diberikan.
Hal itu juga perlu didukung oleh bukti yang sah dan lembaga yang menerima biaya pembangunan infrastruktur sosial memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh. (Amu)
