BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Selasa (30/1) kabar datang dari Ditjen Pajak yang mengklaim realisasi penerimaan pajak pada satu bulan pertama tahun ini tumbuh dua digit dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi di bulan Januari ini didorong oleh kenaikan harga komoditas terutama minyak bumi.
Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal mengatakan sejauh ini penerimaan pajak tumbuh positif. Namun, dia belum mau mengungkapkan angka pastinya, sebab angka itu baru bisa dilihat setelah akhir bulan.
Menurutnya, Ditjen Pajak masih menunggu angka pasti karena saat ini masih banyak pergerakan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Sebagai catatan, penerimaan pajak pada Januari 2017 sebesar Rp69,9 triliun. Dengan asumsi pertumbuhan penerimaan sebesar 10%, maka penerimaan pajak pada Januari 2018 diperkirakan bisa menembus Rp77 triliun.
Berita lainnya masih seputar target penerimaan pajak dimana akan ada pembagian ke Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak. Berikut ringkasan beritanya:
Ditjen Pajak membagi target penerimaan pajak ke setiap Kanwil Pajak di seluruh Indonesia. Pembagian ini dilakukan pada rapat pimpinan yang diadakan pada 18 Januari 2018 bersama pada Kepala Kanwil. Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan dalam pembagian beban target tersebut, Ditjen Pajak melihat dua hal penting dalam penentuan target yakni potensi ekonomi daerah dan masukan dari Kanwil terkait potensi penerimaan pajak. Berdasarkan data Ditjen Pajak tahun 2017, pencapaian 12 Kanwil Pajak di atas 90%. Kanwil Pajak tertinggi pencapaiannya adalah Kanwil Pajak Banten dan Kanwil Pajak Jawa Timur III dengan penerimaan masing-masing 102,01% dan 101,31%.
Kenaikan harga komoditas di pasar global terutama harga minyak bumi membuat kinerja penerimaan pajak tumbuh positif. Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan kinerja positif ini dapat terus dijaga. Dia tidak memungkiri bahwa salah satu yang mengerek penerimaan pajak tahun ini adalah harga komoditas yang mulai melonjak, terutama minyak bumi. Kenaikan harga minyak bumi membuat penerimaan pajak penghasilan (PPh) sektor minyak dan gas (Migas) terdongkrak. Dia mengatakan jika penerimaan pajak akan lebih tinggi bila harga minyak di atas asumsi makro. Dalam APBN 2018 asumsi harga minyak dipatok sebesar US$48 per barel. Sementara pada realitas pada Januari 2018 harga minyak sudah di atas US$60 per barel.
Ditjen Pajak menyederhanakan persyaratan administrasi penyampaian dokumen kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam rangka mendukung program kemudahan berusaha. Hal itu tertuang dalam Perdirjen Pajak No. PER-02/PJ/2018 mengenai perubahan kedua PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta Pencabutannya. Dalam aturan yang baru, definisi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dijelaskan sebagai wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa perdagangan bebas, di satu atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda. Adapun secara umum beleid ini menyederhanakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu untuk memperoleh NPWP, dalam aturan baru ini wajib pajak hanya perlu menyertakan KTP serta dokumen berupa surat penyataan bermaterai yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut.
Pemerintah melalui Direktorat Perimbangan Keuangan Kemenkeu merilis hingga 29 Januari 2018 telah menyalurkan dana desa tahap I sebesar Rp610 miliar atau 5,08% dari pagu tahap I sebesar Rp12 triliun. Adapun pada tahap pertama ini dana yang dikucurkan untuk 17 daerah dari 434 daerah penerima dana desa. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Budiarso Teguh Widodo mengatakan, pihaknya akan memberikan pedoman bagi kepala desa dalam penggunaan dana desa dalam skema padat karya tunai. Hal ini dilakukan untuk memastikan penggunaan dana ini tepat sasaran dan meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam penggunaan anggaran. Ke-17 daerah penerima tersebut antara lain Kab. Cianjur, Kab. Batang, Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Madiun, Kab. Rokan Hulu, Kab. Lampung Tengah, Kab. Sambas dan Kab. Ketapang. Kemudian lanjut ke Kab. Kolaka Tiimur, Kab. Maluku Tengah, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara, Kab. Lanny Jaya, Kab. Gorontalo, Kab. Barito Kuala, dan Kota Tidore Kepulauan. (Amu)
