JAKARTA, DDTCNews – Setelah sebelumnya pemerintah membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) batch I tahun 2017 pada Agustus lalu, kini pemerintah kembali membuka lowongan penerimaan CPNS putaran kedua di 60 Kementerian/Lembaga dan 1 Pemerintah Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan kebijakan penerimaan CPNS Tahun 2017 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada jabatan-jabatan strategis sebagai pengganti PNS yang pensiun.
Adapun khusus untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara, pertimbangannya adalah karena daerah tersebut merupakan provinsi pemekaran yang masih sangat kekurangan pegawai.
“Rinciannya, sebanyak 17.428 formasi CPNS Kementerian/Lembaga dan 500 formasi CPNS Pemprov Kalimantan Utara. Dari 17.428 formasi CPNS, 1.850 di antaranya diperuntukkan bagi mereka yang menjadi lulusan terbaik alias cumlaude, 166 penyandang disabilitas, 196 putra/putri Papua dan Papua Barat,” jelasnya dalam siaran pers, Selasa (5/9).
Informasi resmi terkait dengan persyaratan pendaftaran dan jadwal dapat diakses mulai hari Selasa, 5 September 2017 pukul 23.00 WIB di Situs Kementerian PANRB www.menpan.go.id, situs BKN:https://sscn.bkn.go.id, serta situs Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
Menteri menegaskan agar calon pelamar termasuk orang tua pelamar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak-pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan lainnya.
“Seperti pendaftaran sebelumnya, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan memilih satu jabatan. Bagi pelamar yang sudah mendaftar pada penerimaan putaran pertama diperbolehkan mendaftar kembali dengan menggunakan account SSCN yang telah dibuat sebelumnya,” tegas Asman.
Daftar Instansi Pemerintah yang Membuka Lowongan CPNS 2017 adalah sebagai berikut:
KEMENTERIAN
- Kementerian Keuangan (2.880 formasi)
- Kementerian ESDM (65)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (300)
- Kementerian Ketenagakerjaan (160)
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (329)
- Kementerian Perindustrian (380)
- Kementerian PUPR (1.000)
- Kementerian Pariwisata (40)
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (1.610)
- Kementerian LHK (700)
- Kementerian Perhubungan (400)
- Kementerian Luar Negeri (75)
- Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (91)
- Kementerian Kesehatan (1.000)
- Kementerian Pertanian (475)
- Kementerian Sosial (160)
- Kementerian Riset, Teknologi, dan PT (1500)
- Kementerian PPN/BAPPENAS (38)
- Kementerian PANRB (91)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (21)
- Kementerian Sekretariat Negara (178)
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (40)
- Kementerian Agama (1.000)
- Kementerian Perdagangan (65)
- Kementerian Pemuda dan Olah Raga (27)
- Kementerian Bidang Polhukam (25)
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (25)
- Kementerian BUMN (25)
- Kementerian KUKM (25)
- Kementerian Pertahanan (50)
LEMBAGA
- Kejaksaan Agung (1.000)
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (175)
- Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) (98)
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) (60)
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (28)
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) (175)
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) (10)
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) (90)
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) (87)
- Komisi Yudisial (KY) (33)
- Badan Narkotika Nasional (BNN) (275)
- Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) (60)
- Badan SAR Nasional (160)
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (300)
- Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) (225)
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (182)
- Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN) (99)
- Badan Ekonomi Kreatif (93)
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (110)
- Badan Intelijen Nasional (BIN) (199)
- Badan Kepegawaian Negara (BKN) (212)
- Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (157)
- Setjen DPR (85)
- Badan Informasi Geospasial (BIG) (67)
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) (299)
- Mahkamah Kontitusi (MK) (70)
- Kepolisian Republik Indonesia (200)
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) (25)
- Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) (53)
- Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) (26)
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (500 formasi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
