BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand telah mengumpulkan penerimaan 5,95 miliar baht atau sekitar Rp2,47 triliun dari pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital luar negeri lewat perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
Wakil juru bicara pemerintah Rachada Dhnadirek mengatakan setoran PPN PMSE itu dikumpulkan sejak Oktober 2021 hingga Juli 2022. Angka itu juga melampaui target pemerintah yang senilai 951 juta baht atau sekitar Rp396,15 miliar.
"Otoritas pajak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pengumpulan pajak sehingga menghasilkan tambahan 800 juta baht," katanya, dikutip pada Senin (22/8/2022).
Rachada menuturkan setoran PPN PMSE yang mencapai Rp2,47 triliun tersebut diperoleh dari 138 perusahaan digital yang terdaftar. Adapun total nilai layanan yang dikenakan PPN mencapai 85 miliar baht.
Dia menjelaskan UU tentang pajak layanan elektronik yang berlaku mulai September 2022 mengatur operator luar negeri yang menyediakan layanan online di Thailand untuk mendaftarkan diri atau ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE.
Kemudian, mereka diwajibkan untuk memungut PPN sebesar 7%. Adapun kewajiban pemungutan PPN ini berlaku bagi perusahaan digital luar negeri memiliki pendapatan tahunan lebih dari 1,8 juta baht atau Rp839,6 juta.
Saat ini, lanjut Rachada, otoritas pajak telah memiliki teknologi yang memungkinkan pejabat untuk mengumpulkan lebih banyak data tentang vendor online, membuat penilaian pajak, serta mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan digital.
Otoritas pajak juga sedang mempersiapkan pembentukan satuan tugas untuk memastikan perusahaan digital patuh membayar pajak mereka. Di sisi lain, aturan mengenai pendaftaran PPN PMSE bakal ditingkatkan sehingga lebih sesuai dengan karakteristik bisnisnya.
"Perdana menteri telah memprioritaskan peningkatan pengumpulan pajak agar lebih mencerminkan lingkungan yang berubah berdasarkan prinsip keadilan dan efisiensi," ujarnya seperti dilansir bangkokpost.com. (rig)
