Pembebasan Bea Meterai untuk Transaksi Properti Diperpanjang

PHNOM PENH, DDTCNews – Pemerintah memutuskan memperpanjang insentif pembebasan bea meterai untuk transaksi properti bernilai maksimal US$70.000 atau setara dengan Rp992 juta hingga 31 Desember 2021.

Perdana Menteri Hun Sen mengatakan perpanjangan insentif tersebut diharapkan mengerek transaksi properti. Selain membebaskan bea meterai, pemerintah juga mengimbau para pengembang properti memberikan diskon lebih banyak kepada pembeli.

"Pengecualian [bea meterai] berlaku untuk pengembang properti yang terdaftar di Kementerian Ekonomi dan Keuangan," katanya dalam pernyataan resmi, dikutip Senin (28/12/2020).

Hun Sen menambahkan pembebasan pungutan bea meterai akan menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah yang belum memiliki rumah. Selain rumah tapak, lanjutnya, pembebasan bea meterai juga termasuk apartemen.

Pembebasan bea meterai untuk transaksi properti sudah dilakukan sejak 24 Februari 2020, dan akan berakhir bulan ini. Dengan pengumuman terbarunya, masyarakat masih berkesempatan mengikuti program insentif tersebut hingga tahun depan.

Untuk diketahui, tarif bea meterai atas transaksi properti yang meliputi rumah, gedung, dan jenis properti lainnya ditetapkan sebesar 4%.

Kepala Eksekutif Grup Manajemen Investasi Kamboja Anthony Galliano mengapresiasi perpanjangan penghapusan bea meterai atas transaksi properti tersebut. Menurutnya, kebijakan itu akan membuat harga rumah untuk kelas bawah dan menengah makin terjangkau.

"Dengan proyeksi pemulihan ekonomi terjadi pada pertengahan 2021, penerimaan pajak mungkin tertekan dalam jangka pendek, tetapi ini akan memastikan stabilitas ekonomi terjadi dalam jangka panjang," ujarnya seperti dilansir khmertimeskh.com. (rig)