Selain Belanda, Parlemen Australia Tolak Unrealised Capital Gains Tax

CANBERRA, DDTCNews - Rencana Belanda mengenakan pajak atas keuntungan investasi yang belum direalisasikan (unrealised capital gains) kembali memunculkan perdebatan mengenai kelayakan kebijakan tersebut.

Pemerintah Belanda belakangan memutuskan meninggalkan rencana tersebut dan mengarahkan kebijakan pada pengenaan pajak atas capital gains ketika keuntungan benar-benar direalisasikan. Simak Khawatir Investor Lari, Belanda Batalkan Unrealized Capital Gain Tax

Australia ternyata juga pernah mengusulkan mekanisme serupa. Namun, rencana tersebut tidak pernah berlaku sebagai ketentuan pajak dan akhirnya diubah dalam rancangan kebijakan berikutnya.

Pemerintah Australia pada 2023 mengusulkan pajak tambahan terhadap pemilik superannuation dengan total superannuation balance (TSB) lebih dari AU$3 juta melalui Treasury Laws Amendment (Better Targeted Superannuation Concessions and Other Measures) Bill 2023. RUU tersebut memperkenalkan Division 296, yang dalam desain awalnya turut memperhitungkan keuntungan investasi yang belum direalisasikan (unrealised gains).

Melalui skema tersebut, tarif pajak efektif atas superannuation earnings dapat meningkat dari maksimal 15% menjadi 30% untuk bagian yang terkait dengan saldo di atas AU$3 juta. Penghitungan earnings dalam Division 296 menggunakan perubahan total superannuation balance, sehingga kenaikan nilai aset yang belum dijual dapat ikut diperhitungkan sebagai dasar pengenaan pajak.

Artinya, persoalannya bukan semata-mata kenaikan tarif pajak. Kenaikan atau penurunan nilai aset yang belum direalisasikan dapat memengaruhi besarnya earnings yang digunakan dalam penghitungan Division 296.

Dalam proses pembahasan, sejumlah pihak menyoroti konsekuensi tersebut. Dokumen Parlemen Australia mencatat adanya kekhawatiran mekanisme Division 296 akan mengenakan pajak atas unrealised capital gains. Persoalan yang disoroti antara lain ketidaksesuaian antara waktu timbulnya kewajiban pajak dan ketersediaan kas untuk membayar pajak, terutama ketika wajib pajak memiliki aset tidak likuid seperti properti atau bisnis yang dimiliki melalui self-managed superannuation fund (SMSF).

Sebagai ilustrasi, seseorang memiliki aset dalam superannuation senilai AU$4 juta. Setahun kemudian, nilai aset tersebut meningkat menjadi AU$4,5 juta. Pemilik belum menjual aset sehingga belum memperoleh uang tunai dari kenaikan nilai AU$500.000 tersebut. Namun, berdasarkan desain awal Division 296, perubahan nilai total superannuation balance dapat membuat kenaikan tersebut masuk dalam penghitungan earnings.

Di sinilah persoalan utama muncul. Pajak atas keuntungan yang belum direalisasikan dapat menciptakan kewajiban pajak tanpa adanya penerimaan kas dari penjualan aset. Risiko tersebut makin besar untuk aset yang tidak likuid.

Persoalan lainnya adalah volatilitas nilai aset. Jika nilai aset naik AU$1 juta pada suatu tahun dan kemudian turun AU$1 juta pada tahun berikutnya, investor secara keseluruhan mungkin tidak memperoleh keuntungan. Namun, mekanisme yang menggunakan perubahan nilai total superannuation balance dapat menimbulkan kewajiban pajak pada tahun ketika nilai aset meningkat. Sejumlah pihak dalam proses konsultasi juga mengkhawatirkan kondisi tersebut karena pajak yang telah dibayarkan atas kenaikan nilai aset tidak serta-merta dapat dikembalikan ketika nilai aset kemudian turun.

Rancangan tersebut kemudian tidak berlanjut. Treasury Laws Amendment (Better Targeted Superannuation Concessions and Other Measures) Bill 2023 serta Superannuation (Better Targeted Superannuation Concessions) Imposition Bill 2023 berstatus not proceeding dan akhirnya lapsed pada 21 Juli 2025, saat masa Parlemen ke-47 berakhir. Dengan demikian, mekanisme Division 296 dalam rancangan tersebut yang memasukkan unrealised gains tidak pernah menjadi sistem pajak yang berlaku.

Meski demikian, pemerintah Australia tidak meninggalkan tujuan awal untuk meningkatkan pajak atas superannuation dengan saldo sangat besar. Pemerintah justru mengubah desain kebijakannya.

Dalam kebijakan yang telah disahkan pada 2026, pemerintah Australia tetap mempertahankan ambang AU$3 juta dan menambahkan ambang kedua sebesar AU$10 juta. Untuk bagian earnings yang terkait dengan saldo di atas AU$3 juta hingga AU$10 juta, berlaku tambahan pajak 15% di atas pajak dana superannuation sebesar 15%, sehingga tarif nominal total menjadi 30%. Sementara untuk bagian saldo di atas AU$10 juta, tambahan pajaknya menjadi 25% sehingga tarif nominal total mencapai 40%. Kedua ambang tersebut akan diindeks berdasarkan indeks harga konsumen (CPI).

Yang paling penting, desain baru tersebut secara eksplisit menghapus pengenaan pajak atas unrealised gains. Pemerintah Australia beralih menggunakan pendekatan realised earnings, yaitu penghasilan seperti bunga, dividen, sewa, dan realised capital gains. Pendekatan ini menggantikan metode sebelumnya yang menggunakan perubahan total superannuation balance sebagai bagian dari penghitungan earnings.

Dengan perubahan tersebut, pengalaman Australia menunjukkan bahwa persoalan unrealised capital gains bukan hanya berkaitan dengan besaran tarif pajak, tetapi juga menyangkut waktu timbulnya kewajiban pajak, ketersediaan kas, volatilitas nilai aset, serta perlakuan terhadap aset yang tidak likuid. (dik)