Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperpanjang periode permintaan masukan publik terkait solusi untuk menjawab tantangan pajak dalam ekonomi digital.
Mengutip informasi dari laman resmi OECD, publik masih bisa memberikan komentar atau masukan hingga 6 Maret 2019. Awalnya, tenggat pengiriman komentar diputuskan pada 1 Maret 2019. Langkah ini diambil OECD agar semua pihak bisa turut serta memberikan masukan.
“Untuk memastikan semua pemangku kepentingan yang diberi kesempatan penuh dapat memberikan umpan balik pada dokumen konsultasi publik,” tulis OECD, seperti dikutip dari laman resminya, Rabu (20/2/2019).
Kendati memperpanjang periode permintaan masukan dari publik, OECD tetap menjadwalkan rapat konsultasi pada 13-14 Maret 2019. Adapun tenggat waktu untuk pendaftaran keikutsertaan dalam konsultasi publik juga tidak bergeser, tetap pada 1 Maret 2019.
Seperti diketahui, OECD meminta komentar publik tentang isu-isu utama yang telah diidentifikasi dalam dokumen konsultasi publik. Dokumen mencakup beberapa kemungkinan solusi terhadap tantangan pajak uang timbul dari ekonomi digital. (Download dokumen konsultasi publik itu di sini)
Dokumen konsultasi publik ini sudah diumumkan bersamaan dengan dikeluarkannya Policy Note yang dihasilkan oleh Kerangka Kerja Inklusif (Inclusive Framework) pada 29 Januari 2019. Anggota Inclusive Framework akan memerika proposal dengan melibatkan dua pilar. (Download Policy Note di sini)
Seluruh pihak yang tertarik bisa mengirim komentar. Komentar harus dikirim paling lambat pada Jumat, 1 Maret 2019 ke [email protected] dalam format Word untuk memfasilitasi distribusinya kepada pejabat pemerintah.
Semua komentar yang diajukan harus ditujukan kepada Tax Policy and Statistics Division, Centre for Tax Policy and Administration. Semua komentar pada dokumen konsultasi ini akan tersedia untuk umum. Pembicara dan peserta lain pada konsultasi publik mendatang akan dipilih dari antara mereka yang memberikan komentar tertulis tepat waktu pada dokumen konsultasi.