BERITA TERKINI
Petugas dari KPP Pratama Kubu Raya saat berkunjung ke salah satu bank untuk memproses penyitaan rekening. (foto: DJP)
MEMPAWAH, DDTCNews - KPP Pratama Kubu Raya, Kalimantan Barat mengirim sedikitnya 300 usulan pemblokiran ke sejumlah bank di wilayah tersebut.
Dikutip dari siaran pers otoritas, langkah ini dilakukan sebagai respons atas mangkirnya wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajaknya. Tindakan penagihan secara persuasif sudah digencarkan, tetapi wajib pajak tidak kooperatif dan malah diketahui ada wajib pajak yang selalu menghindari sepanjang semester I/2022.
"Permintaan pemblokiran sudah digencarkan sejak Juli. Kurang lebih 300 usulan pemblokiran kami sebarkan ke berbagai bank guna membuat efek jera," kata Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Kubu Raya Agis Fauziatul Azizah dilansir pajak.go.id, Sabtu (1/10/2022).
Guna menindaklanjuti permintaan pemblokiran ini, JSPN didampingi petugas dari Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) KPP Pratama Kubu Raya melakukan kunjungan ke salah satu kantor cabang bank di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Petugas menindaklanjuti penyitaan rekening milik penunggak pajak yang sudah lebih dulu diblokir.
Kepala Seksi P3 KPP Pratama Kubu Raya Widi Apidiyanto menyampaikan sebelum tindakan penagihan aktif dilakukan, petugas senantiasa mengedepankan tindakan penagihan secara persuasif kepada wajib pajak.
"Kami selalu mendorong wajib pajak untuk patuh dengan pendekatan persuasif, tetapi jika belum berhasil maka kami akan melakukan penagihan aktif, di antaranya pemblokiran hingga penyitaan ini," ungkap Widi.
Lebih lanjut, Widi menyampaikan bahwa prosedur penyitaan yang dilakukan KPP Pratama Kubu Raya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum penyitaan dilakukan, JSPN telah melakukan serangkaian tindakan penagihan aktif mengacu pada Pasal 12 Undang-Undang (UU 19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana diubah dengan UU 19/2000.
Setelah dilakukan penagihan aktif melalui penyampaian Surat Paksa, tindakan penagihan selanjutnya adalah pemblokiran rekening apabila wajib pajak tetap tidak menunjukkan iktikad baik dengan melunasi tunggakannya.
Selanjutnya, apabila wajib pajak tetap saja tidak melunasi utang pajaknya maka petugas akan melakukan penyitaan rekening. Penyitaan rekening ini nantinya akan dilanjutkan dengan pemindahbukuan saldo untuk menutupi utang pajak yang belum lunas.
Agis menyatakan KPP Pratama Kubu Raya secara aktif melakukan tindakan penyitaan. Menurutnya, hal ini sejalan dengan komitmen DJP untuk melakukan upaya penegakan hukum sekaligus memberikan keadilan bagi wajib pajak yang patuh dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.
Dengan diadakannya kegiatan ini, Agis berharap wajib pajak memiliki kesadaran penuh untuk segera melunasi tunggakannya dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan penuh tanggung jawab. (sap)
