BERITA TERKINI
Warga melintasi lapak pedagang yang lengang di taman wisata pantai Ampenan di Mataram, NTB, Selasa (14/7/2020). ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc.
MATARAM, DDTCNews—Pemkot Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebutkan realisasi penerimaan pajak dari pelaku usaha belum menunjukan perkembangan signifikan meski diskon pajak sudah diberikan hingga 75%.
Kabid Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah (BKD) Ahmad Amrin mengatakan pelaku usaha seperti hotel dan restoran praktis tidak ada pemasukan karena masih sepinya wisatawan yang berkunjung ke NTB.
“Kami paham (pengusaha belum bisa bayar pajak) karena masih sepi pengunjung," katanya dikutip Senin (31/8/2020).
Faktor lainnya juga dikarenakan pemkot memberikan rekomendasi pengusaha penerima insentif untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan dengan tujuan insentif dipakai untuk membayar gaji karyawan.
Meski begitu, Ahmad mengaku pemberian insentif diskon pajak hingga 75% tetap dilakukan secara selektif. Menurutnya, banyak pelaku usaha yang tidak terpengaruh pandemi, tetapi kerap mengajukan permohonan insentif.
“Salah satunya adalah pelaku usaha yang dikenakan pajak reklame yang tidak terdampak langsung pandemi untuk kegiatan usahanya,” tuturnya.
Selain diskon, pemkot juga memberikan pemutihan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2). Pemkot memberlakukan pemutihan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB-P2 yang nilainya di bawah Rp100.000.
Seperti dilansir Suara NTB, pandemi Covid-19 memaksa Pemkot Mataram untuk melakukan rasionalisasi target pajak daerah tahun ini dari Rp164,1 miliar menjadi Rp110 miliar atau turun 33%.
Target pajak hotel turun drastis dari Rp26,4 miliar menjadi Rp6,5 miliar. Pemangkasan target secara besar-besaran juga berlaku untuk pajak restoran yang diturunkan dari Rp30 miliar menjadi Rp18 miliar. (rig)
