BERITA TERKINI
PADANG, DDTCNews – Berbagai terobosan terus dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang guna menggenjot pendapatan daerah pada sektor pajak bumi dan bangunan (PBB). Salah satunya yaitu membentuk kelompok kerja (Pokja) pemungut PBB.
Kepala Bapenda Adib Alfikri mengatakan saat ini sudah ada 7 Pokja dari 11 kecamatan yang bergerak sebagai petugas penagih pajak kepada wajib pajak. Tidak hanya berkewajiban memungut, Pokja juga melakukan validasi atas data wajib pajak.
“Tim Pokja yang turun ke lapangan hendaknya juga memvalidasi data yang belum selesai. Untuk itu perlu koordinasi sesama Pokja. Koordinasi dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantor camat juga perlu dilakukan,” jelasnya di Kantor UPTD Bapenda, Sabtu (9/9).
Sedikitnya, saat ini sudah terdapat 261 orang kolektor Pokja yang tersebar di 104 kelurahan. Petugas kolektor tersebut difokuskan untuk melakukan penagihan PBB pada komplek perumahan. Bapenda sengaja menjadwalkan hari kerja Sabtu dan Minggu agar kolektor bisa bertemu langsung dengan wajib pajak.
Adib mengungkapkan untuk Pokja Nanggalo-Koto Tangah, realisasinya masih rendah jika dibanding Pokja lainnya. Oleh karena itu, Bapenda menyerukan agar kolektor Pokja, khususnya di Nanggalo-Koto Tangah fokus dalam penagihan pajak.
Berdasarkan pengalaman, dilansir dalam gosumbar.com, kesadaran masyarakat dalam membayar PBB cukup tinggi. Namun, persoalan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana Bapenda menyikapi pengembang perumahan yang nakal.
Menurut Budi Payan, Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Bapenda, salah satu cara untuk mengatasi pengembang perumahan yang nakal adalah Bapenda harus bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (PBN).
“Setiap pengembang perumahan mengurus tanah di BPN, pihak BPN harus melihat kelengkapan administrasi bukti pembayaran PBB, sehingga pengembang perumahan yang belum membayar PBB dapat terdeteksi,” ungkapnya.
