Review
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Sabtu, 23 Mei 2020 | 06:08 WIB
Seri Tax Control Framework (7)
Fokus
Literasi
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:00 WIB
TAX EXPENDITURE (2)
Jum'at, 22 Mei 2020 | 15:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 22 Mei 2020 | 12:02 WIB
TIPS MENDAPATKAN INSENTIF
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Belum Lapor SPT, Lebih dari 5 Juta WP OP Bakal Dapat 'Surat Cinta' DJP

A+
A-
18
A+
A-
18
Belum Lapor SPT, Lebih dari 5 Juta WP OP Bakal Dapat 'Surat Cinta' DJP

Ilustrasi gedung DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) bersiap mengirim ‘surat cinta’ kepada wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang hingga 1 April 2019 belum juga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Langkah otoritas tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (4/4/2019).

Hingga 1 April 2018, ada 11,309 juta SPT Tahunan yang masuk. Dari jumlah tersebut, SPT Tahunan WP OP tercatat sebanyak 11,03 juta. Tahun ini, jumlah WP yang wajib SPT ada 18,3 juta, dengan porsi WP OP sebanyak 16,8 juta.

Dengan realisasi pelaporan SPT WP OP hingga 1 April 2019 sebanyak 11,03 juta, masih ada 5,77 juta WP OP yang belum menyampaikan SPT Tahunan. DJP akan memberikan imbauan ‘surat cinta’ melalui surat elektronik (surel/email) kepada WP OP tersebut.

Baca Juga: Daftar Dokumen Lampiran SPT Tahunan Orang Pribadi (Bagian 1)

“Kami menghimbau kepada WP OP yang belum menyampaikan SPT Tahunannya untuk segera lapor walaupun terlambat,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti perluasan cakupan jasa yang mendapatkan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 0% ketika diekspor. Perluasan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.32/PMK.010/2019.

Dalam beleid terdahulu, pengenaan PPN 0% diberikan pada 3 jenis jasa yang diekspor. Ketiga jenis jasa itu adalah maklon, perbaikan dan perawatan, serta kontruksi. Dengan keluarnya beleid baru tersebut, jenis jasa diperluas menjadI 10 jenis jasa.

Baca Juga: Jenis-jenis Formulir SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Sanksi Keterlambatan Menunggu

Hestu Yoga Saksama mengatakan menyampaian SPT masih bisa dilakukan meskipun terlambat. Namun, dia mengingatkan keterlambatan pelaporan SPT akan mendapatkan sanksi administrasi senilai Rp100.000. Sanksi ini akan ditagih oleh Kantor Pelayanan Pajak melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

“Jadi WP yang terlambat nantinya menunggu STP itu baru membayar sanksi tersebut,” jelasnya.

Baca Juga: Pelaksanaan Insentif Pajak dan Beleid Baru Jadi Perhatian Publik
  • DJP Imbau 1,2 Juta WP Badan

Otoritas pajak mengaku akan mengoptimalkan pelaporan SPT Tahunan WP Badan. Tahun ini, ada sekitar 1,5 juta WP Badan yang wajib SPT. Hingga 1 April 2019, sudah ada 278.000 WP Badan yang melaporkan SPT. Artinya, masih ada sekitar 1,2 juta WP Badan yang seharusnya memenuhi kewajiban lapor SPT pada bulan ini.

“AR [Account Representative] di KPP akan proaktif menghubungi WP masing-masing untuk lapor SPT Tahunan,” ujar Hestu.

  • Tingkatkan Daya Saing

Hestu Yoga Saksama mengatakan implementasi kebijakan perluasan PPN 0% dilakukan pemerintah untuk mendorong dan mengembangkan sektor jasa modern serta meningkatkan data saing ekspor dan memperbaiki neraca perdagangan.

Baca Juga: Bagaimana Penentuan Status Wajib Pajak Besar Badan di Berbagai Negara?

“Dengan demikian, JKP [jasa kena pajak] yang dihasilkan dan dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia tidak dikenai PPN,” katanya.

  • Dua Persyaratan Formal

Hestu Yoga Saksama mengatakan ada dua syarat formal yang harus dipenuhi agar ekspor jasa mendapatkan pengenaan PPN 0%.Pertama, didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis. Kedua, terdapat pembayaran disertai bukti pembayaran yang sah dari penerima ekspor kepada pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor.

Jika persyaratan formal itu tidak dipenuhi maka penyerahan jasa dianggap terjadi di dalam wilayah Indonesia dan dikenai PPN tarif normal sebesar 10%.

Baca Juga: Cara Membayar Denda Telat Lapor SPT Tahunan Bagi WP Badan
  • BI Proyeksi CAD Kuartal I Menyempit

Bank Indonesia (BI) memproyeksi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) pada kuartal I/2019 akan menyempit ke level 2,5% terhadap produk domestik bruto (PDB), dari posisi 3,57% pada kuartal IV/2018.

“Biasanya [CAD] kuartal I rendah dan kuartal II naik. Kalau kami lihat kuartal I terkendali, kami harus lihat pada kuartal II,” kata Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara. (kaw)

Baca Juga: Pemerintah Buka Ruang Perpanjangan Waktu Pemberian Insentif Pajak
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, kepatuhan formal, SPT, WP OP, WP Badan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 10 Mei 2020 | 09:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Sabtu, 09 Mei 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 08 Mei 2020 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 08 Mei 2020 | 08:59 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 10:00 WIB
INSENTIF FISKAL
Minggu, 24 Mei 2020 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Minggu, 24 Mei 2020 | 08:00 WIB
IHPS SEMESTER II/2019
Minggu, 24 Mei 2020 | 06:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA