Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Beleid Baru, Semua Importir Kini Dapat Kemudahan Surat Keterangan Asal

A+
A-
2
A+
A-
2
Beleid Baru, Semua Importir Kini Dapat Kemudahan Surat Keterangan Asal

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 45/PMK.04/2020 berisikan relaksasi penyerahan dokumen surat keterangan asal untuk pemanfaatan fasilitas impor menggunakan tarif preferensi bea masuk.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea Cukai (DJBC) Syarif Hidayat mengatakan kebijakan itu dilakukan untuk merespons terganggunya aktivitas impor akibat pandemi virus Corona atau Covid-19.

"Pihak yang terdampak langsung dengan adanya PMK baru ini yaitu importir, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pusat logistik berikat, dan pengusaha di kawasan bebas," kata Syarif dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2020).

Baca Juga: Ini Catatan Negara Berkembang Soal Proposal Pajak Digital OECD

Saat ini Indonesia telah menerapkan tarif preferensi bea masuk atas barang impor dalam beberapa skema dengan negara mitra. Misal, ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA dan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).

Ada lagi, ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), dan ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), dan lain sebagainya.

Dalam pemanfaatan tarif preferensi tersebut, importir harus melampirkan surat keterangan asal (SKA) dalam bentuk fisik dari negara mitra. Namun, proses pengiriman SKA asal saat ini terkendala oleh kebijakan negara mitra yang menerapkan lockdown.

Baca Juga: Genjot Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Kawasan Ekonomi Khusus Baru

Untuk itu, PMK 45/2020 diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan internasional dengan negara mitra, khususnya terkait penggunaan Affixed Signature and Stamp (ASnS) pada SKA.

“PMK ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas perdagangan internasional, asas resiprokal dengan negara mitra FTA, dan tetap melakukan physical distancing dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19," ujar Syarif.

Sebelumnya, SKA diatur dalam PMK No. 229/2017 dengan ketentuan importir wajib menyerahkan lembar asli SKA, invoice declaration, beserta dokumen pelengkap penelitian SKA yang dibubuhi tanda tangan manual oleh pejabat dan stempel instansi penerbit SKA (IPSKA), wajib ditandatangani oleh eksportir, dan adanya overleaf notes.

Baca Juga: Tidak Bisa Manfaatkan PPh Final UMKM DTP Karena KLU, Ini Solusi DJP

Kini, penyampaian SKA bisa dilakukan dengan pengiriman melalui surat elektronik (e-mail) atau media elektronik lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender sejak pemberitahuan pabean impor atau PPFTZ-01 pemasukan.

SKA dapat disampaikan dalam bentuk hasil pindaian berwarna jika diterbitkan dalam bentuk hardcopy, dalam bentuk hasil unduhan jika berasal dari website IPSKA, atau dalam bentuk hasil pindaian berwarna invoice declaration jika menggunakannya, beserta hasil pindaian berwarna dokumen pelengkap penelitian SKA.

Ketentuan tersebut berlaku terhadap pemberitahuan impor barang (PIB) yang diterbitkan sejak penetapan pandemi Covid-19 oleh WHO.

Baca Juga: Perusda Soppeng Kantongi Izin KIHT Perdana di Indonesia

Adapun untuk lembar asli SKA atau invoice declaration beserta dokumen penelitian SKA yang dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail) atau media elektronik lainnya, tetap wajib diserahkan dalam bentuk hardcopy ke Kantor Bea Cukai paling cepat 90 hari kalender sejak pemberitahuan pabean impor mendapatkan nomor pendaftaran, dan paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA.

Syarif berharap kebijakan relaksasi ini bisa mendorong perdagangan internasional tetap terjaga untuk menopang sendi perekonomian negara. (rig)

Baca Juga: Kuartal III, Bank Indonesia: Kinerja Manufaktur Diprediksi Membaik
Topik : relaksasi impor, kemudahan surat keterangan asal ska, ditjen bea cukai, pmk 45/2020, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 10 Juli 2020 | 10:21 WIB
KINERJA PENERIMAAN PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:22 WIB
KINERJA APBN 2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:59 WIB
KINERJA PENERIMAAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 13 Juli 2020 | 19:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 13 Juli 2020 | 18:25 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Senin, 13 Juli 2020 | 17:41 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 13 Juli 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 17:07 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Senin, 13 Juli 2020 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK