Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Begini Respons HIPMI Soal Amandemen Tarif Pajak UMKM

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Pengusaha dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung rencana pemerintah dalam menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) atas pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui amandemen Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013.

Ketua HIPMI Tax Center Ajib Hamdani mengatakan penurunan tarif PPh dari awalnya sebesar 1% menjadi 0,5% akan menjadi angin segar bagi pelaku UMKM. Menurutnya penurunan tarif itu juga akan menurunkan beban pajak pelaku UKM dan menggenjot gairah dunia usaha yang lebih positif.

“Kami sepakat terhadap rencana pemerintah yang menurunkan tarif PPh dalam PP46/2013 dari 1% menjadi 0,5%. Insentif fiskal seperti ini akan menjadi daya dorong pertumbuhan UKM di Indonesia,” ujarnya kepada DDTCNews, Jumat (26/1).

Baca Juga: Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia Gelar Seminar Pajak UMKM

Namun Ajib menegaskan pemerintah harus memanfaatkan momentum itu untuk melakukan sosialisasi kepada wajib pajak sekaligus menggandeng pelaku usaha maupun asosiasi, khususnya pelaku UMKM yang mendapat dampak langsung terhadap kebijakan tersebut.

Beleid itu akan menjadi momentum ekstensifikasi pajak, karena basis pembayar pajak akan semakin bertambah karena penurunan tarif dan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka antara wajib pajak dengan pemerintah akan memiliki momentum positif dalam hal ini.

Lebih jauh, Ajib sebagai perwakilan dari HIPMI pun mengharapkan batasan maksimal omzet pelaku UMKM yang terjerat dalam PP 46/2013 tetap tidak berubah, yakni maksimal omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun yang akan dikenakan tarif PPh khusus pelaku UKM.

Baca Juga: DJP Kini Mulai Bina UMKM, Begini Pesan Menkeu

“Memang tidak ada aturan baku tentang definisi omzet untuk para pelaku UMKM. Tapi untuk sementara cukup bagus dipertahankan di angka Rp4,8 miliar per tahun, maka untuk sementara cukup tarifnya saja yang diubah menjadi 0,5%,” tuturnya.

Ajib menyatakan tidak berubahnya batasan maksimal omzet itu justru akan semakin menyederhanakan amandemen PP 46/2013, sehingga insentif fiskal atas penurunan tarif PPh untuk pelaku UMKM bisa segera diterapkan dan bisa mendorong penerimaan pajak tahun 2018 yang sudah dipatok sebesar Rp1.385,9 triliun. (Amu)

Baca Juga: Ini Komentar Hipmi Soal Ditariknya Beleid Pajak E-Commerce

“Kami sepakat terhadap rencana pemerintah yang menurunkan tarif PPh dalam PP46/2013 dari 1% menjadi 0,5%. Insentif fiskal seperti ini akan menjadi daya dorong pertumbuhan UKM di Indonesia,” ujarnya kepada DDTCNews, Jumat (26/1).

Baca Juga: Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia Gelar Seminar Pajak UMKM

Namun Ajib menegaskan pemerintah harus memanfaatkan momentum itu untuk melakukan sosialisasi kepada wajib pajak sekaligus menggandeng pelaku usaha maupun asosiasi, khususnya pelaku UMKM yang mendapat dampak langsung terhadap kebijakan tersebut.

Beleid itu akan menjadi momentum ekstensifikasi pajak, karena basis pembayar pajak akan semakin bertambah karena penurunan tarif dan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka antara wajib pajak dengan pemerintah akan memiliki momentum positif dalam hal ini.

Lebih jauh, Ajib sebagai perwakilan dari HIPMI pun mengharapkan batasan maksimal omzet pelaku UMKM yang terjerat dalam PP 46/2013 tetap tidak berubah, yakni maksimal omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun yang akan dikenakan tarif PPh khusus pelaku UKM.

Baca Juga: DJP Kini Mulai Bina UMKM, Begini Pesan Menkeu

“Memang tidak ada aturan baku tentang definisi omzet untuk para pelaku UMKM. Tapi untuk sementara cukup bagus dipertahankan di angka Rp4,8 miliar per tahun, maka untuk sementara cukup tarifnya saja yang diubah menjadi 0,5%,” tuturnya.

Ajib menyatakan tidak berubahnya batasan maksimal omzet itu justru akan semakin menyederhanakan amandemen PP 46/2013, sehingga insentif fiskal atas penurunan tarif PPh untuk pelaku UMKM bisa segera diterapkan dan bisa mendorong penerimaan pajak tahun 2018 yang sudah dipatok sebesar Rp1.385,9 triliun. (Amu)

Baca Juga: Ini Komentar Hipmi Soal Ditariknya Beleid Pajak E-Commerce
Topik : hipmi, pajak umkm, pp 46
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK