Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Begini Cara Sri Mulyani Atasi Piutang Pajak yang Macet

A+
A-
4
A+
A-
4
Begini Cara Sri Mulyani Atasi Piutang Pajak yang Macet

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji untuk menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP 2021, termasuk mengenai piutang pajak yang macet.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan melakukan sejumlah langkah untuk menyelesaikan piutang pajak macet tersebut. Salah satunya dengan melakukan inventarisasi piutang macet yang belum kedaluwarsa penagihan.

"Untuk temuan piutang pajak macet yang belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai, pemerintah akan inventarisasi piutang macet yang belum kedaluwarsa penagihan hingga Juni 2022," katanya, dikutip pada Jumat (1/7/2022).

Baca Juga: Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Sri Mulyani menuturkan pemerintah berkomitmen menindaklanjuti berbagai temuan BPK. Terkait dengan piutang pajak macet, pemerintah juga akan mengembangkan sistem informasi dan monitoring ketetapan pajak yang akan kedaluwarsa penagihan.

Melalui LHP atas LKPP 2021, BPK menyoroti kinerja pemerintah dalam melakukan penagihan atas piutang pajak. BPK menemukan piutang pajak senilai Rp20,84 triliun macet karena belum dilakukan penagihan secara memadai.

Apabila diperinci, terdapat 1.713 ketetapan pajak dengan nilai Rp2,18 triliun yang sama sekali belum dilakukan penagihan. Kemudian, 4.905 ketetapan pajak senilai Rp3,67 triliun telah diterbitkan surat teguran, tetapi belum disampaikan surat paksa.

Baca Juga: NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

BPK juga mencatat 13.547 ketetapan pajak senilai Rp14,06 triliun yang telah diterbitkan dengan surat paksa, tetapi belum dilakukan penyitaan. Auditor pemerintah juga menemukan 934 ketetapan pajak senilai Rp918,5 miliar yang telah diterbitkan surat perintah melakukan penyitaan, tetapi pelunasan piutangnya belum optimal.

Menurut BPK, persoalan piutang itu terjadi karena Ditjen Pajak (DJP) tidak optimal dalam melakukan pengawasan berjenjang, tidak optimal dalam melakukan penagihan, serta belum mengembangkan sistem pengendalian yang secara otomatis dapat memberikan notifikasi atas ketetapan pajak yang akan kedaluwarsa penagihan.

"Pemerintah tetap berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan tersebut sehingga pengelolaan keuangan negara akan menjadi makin berkualitas di masa mendatang," ujar Sri Mulyani di DPR.

Baca Juga: Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Pemerintah juga berjanji menindaklanjuti temuan BPK lainnya seperti tata kelola insentif dan fasilitas perpajakan 2021. Dalam hal ini, pemerintah akan memutakhirkan sistem pengajuan insentif serta menetapkan pedoman pelaporan realisasi insentif dan fasilitas perpajakan. (rig)

Topik : menkeu sri mulyani, piutang pajak, BPK, LKPP 2021, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PROVINSI SUMATRA UTARA

Pemutihan Pajak Tak Efektif, Gubernur Edy Dukung Penghapusan Data STNK

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:30 WIB
EDUKASI PAJAK

Aturan PPN Terbaru atas Kegiatan Membangun Sendiri, Cek di Sini!

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:23 WIB
DDTC ACADEMY - ENGLISH FOR TRANSFER PRICING

Tips Menerjemahkan Dokumen Lokal Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022

Rupiah Lanjutkan Penguatan Terhadap Dolar AS & Mata Uang Negara Mitra

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya