PERPRES 64/2020

Begini Alasan Pemerintah Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan

Dian Kurniati | Kamis, 14 Mei 2020 | 12:01 WIB
Begini Alasan Pemerintah Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah beralasan kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020 yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.64/2020 bertujuan untuk memperbaiki tata kelola asuransi kesehatan.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Achmad Choesni mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibutuhkan guna memperbaiki tata kelola asuransi kesehatan di Indonesia.

“Kami menghormati keputusan Mahkamah Agung. Untuk itu, kami akan melakukan perbaikan kebijakan dan pengelolaan yang secara menyeluruh. Jadi sistemik," katanya melalui konferensi video, Kamis (14/5/2020).

Baca Juga:
Kantor Imigrasi yang Bisa Layani Permohonan e-Paspor Ditambah

Pria yang juga menjabat Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK ini menambahkan kenaikan iuran telah mempertimbangkan masukan dari para ahli yang independen dan kompeten.

Pemerintah juga memperbaiki tata Kelola BPJS Kesehatan di antaranya terkait kepesertaan. Perpres tersebut memuat segmentasi peserta BPJS Kesehatan dengan merujuk perbaikan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta mandiri Kelas III yang mencakup Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Dalam perpres tersebut, Pemerintah daerah juga bisa memberikan subsidi iuran peserta mandiri kelas III sebesar Rp35.000 per bulan per orang. “Kita mengakomodasi gotong royong segmen kepesertaan,” ujar Tubagus.

Baca Juga:
Hotel Mulai Dibangun, Jokowi Yakin Makin Banyak Investor Masuk IKN

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, lanjutnya, juga bertujuan untuk menekan tingkat tunggakan dalam kepesertaan. Pemerintah memberikan relaksasi pada peserta yang menunggak iuran, tetapi menyiapkan pelayanan yang maksimal untuk peserta yang patuh membayar.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menambahkan Perpres 64/2020 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sebenarnya masih tetap dalam koridor putusan MA.

"Implikasi atas putusan MA kan ada tiga, yakni mencabut, mengubah, atau melaksanakan. Artinya ini Pak Jokowi masih dalam koridor, yakni mengubah, dan itu tetap dalam konteks menghormati," katanya.

Baca Juga:
Wujudkan Birokrasi Pajak yang Bersih, Isu Ini Perlu Diperhatikan

Perpres 64/2020 mengatur kenaikan iuran peserta mandiri kelas III BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020/ Untuk kelas III, iuran menjadi Rp35.000 per bulan, naik 37,25%. Iuran kelas II naik 96,07% menjadi Rp100.000, dan iuran kelas I naik 87,5% menjadi Rp150.000.

Khusus peserta kelas III PBPU dan BP, iuran yang akan dibayar peserta hingga akhir tahun ini sebesar Rp25.500 per bulan. Sisanya sebesar Rp16.500 akan dibayar pemerintah pusat sebagai bantuan iuran.

Untuk tahun 2021 dan seterusnya, peserta kelas III PBPU dan BP akan membayar Rp35.000 per bulan, dan Rp7.000 akan dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga total iuran kelas III mencapai Rp42.000 per bulan.

Namun, pemerintah daerah juga dibolehkan membayar iuran peserta PBPU dan BP atau pihak lain atas nama peserta sebesar Rp35.000 per bulan per orang, baik sebagian maupun seluruhnya. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 23 September 2023 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Perkuat Hubungan Ekonomi Kedua Yurisdiksi, Senat Dukung P3B AS-Taiwan

Jumat, 22 September 2023 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kantor Imigrasi yang Bisa Layani Permohonan e-Paspor Ditambah

Jumat, 22 September 2023 | 18:21 WIB KOREA SELATAN

Proyeksi Meleset, Korsel Alami Shortfall Pajak 14,8 Persen

BERITA PILIHAN
Sabtu, 23 September 2023 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Perkuat Hubungan Ekonomi Kedua Yurisdiksi, Senat Dukung P3B AS-Taiwan

Sabtu, 23 September 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Fenomena Jualan Lewat Medsos, Jokowi: Segera Disusun Regulasinya

Sabtu, 23 September 2023 | 14:00 WIB KP2KP BENGKAYANG

WP Bangun Ruko, Petugas Pajak Datang untuk Taksir PPN KMS Terutang

Sabtu, 23 September 2023 | 13:00 WIB KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Capai Rp7.870 Triliun Hingga Agustus 2023

Sabtu, 23 September 2023 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Sebut PPN PMSE Efektif Mengayomi Pengusaha Dalam Negeri

Sabtu, 23 September 2023 | 12:00 WIB PMK 66/2023

Pihak-Pihak yang Menjadi Penanggung Pajak WP OP dalam PMK 61/2023

Sabtu, 23 September 2023 | 10:11 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Pemeriksaan Pajak Tak Berdasar Alasan Subjektif, DJP Pantau Profit WP

Sabtu, 23 September 2023 | 10:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Wajib Pajak yang Tidak Bisa Memanfaatkan PPh Final UMKM PP 55/2022

Sabtu, 23 September 2023 | 09:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR III

Gara-Gara Tak Setor PPN Rp 1 Miliar, Direktur Ditahan Kejaksaan