PENGAWASAN

Bea Cukai Luncurkan Operasi Bersinar 2020, Apa Itu?

Redaksi DDTCNews | Senin, 02 Maret 2020 | 15:36 WIB
Bea Cukai Luncurkan Operasi Bersinar 2020, Apa Itu?

Suasana rapat koordinasi pengawasan dan peluncuran Operasi Bersinar 2020. (foto: DJBC)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) meluncurkan kegiatan operasi berantas sindikat narkoba atau Operasi Bersinar 2020 pada Jumat (28/2/2020).

Dalam informasi yang diunggah DJBC dalam akun Facebook miliknya, Senin (2/3/2020), Operasi Bersinar akan mengambil langkah strategis dengan menguatkan sinergi terkait pengawasan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP).

“Baik dari aspek pengumpulan informasi, penindakan, maupun pascapenindakan, termasuk koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait,” demikian pernyataan DJBC.

Baca Juga:
DJBC Bagikan Tip Terhindar Sanksi Saat Belanja Online dari Luar Negeri

Peluncuran Operasi Bersinar dilakukan bersamaan dengan rapat koordinasi pengawasan untuk penguatan unit penindakan dan penyidikan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk menyukseskan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN),

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengapresiasi kinerja pengawasan dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal, termasuk peredaran gelap NPP. Kepada jajarannya, Heru mengingatkan untuk selalu menanamkan prinsip bahwa ilegal itu sulit bahkan tidak mungkin.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari dan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar. Mereka melakukan sharing knowledge dan membuka discussion panel untuk penguatan komunikasi antar pengendali operasi di masing-masing wilayah.

Baca Juga:
Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Sebelumnya, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Syarif Hidayat mengatakan seluruh kasus yang dilakukan bersama instansi keamanan negara lainnya menjadi bukti sinergi yang dilakukan DJBC dalam memberantas narkotika.

DJBC, sambungnya, akan senantiasa mengawasi dan menindak setiap pihakyang hendak membawa narkotika ke Indonesia. Namun, dia menegaskan kerja pengawasan tidak hanya berhenti pada langkah dan upaya DJBC.

“Perlu dukungan dan peran aktif masyarakat di dalamnya hingga nantinya kita dapat menciptakan generasi penerus bangsa terhindar dari penyalahgunaan narkotika,” ujarnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bagikan Tip Terhindar Sanksi Saat Belanja Online dari Luar Negeri

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Sedang Uji Coba, Ini Manfaat Modul Vehicle Declaration dalam CEISA 4.0

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 15:39 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT

Kamis, 25 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Kamis, 25 April 2024 | 15:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

BPHTB Kini Terutang Saat PPJB, Jadi Peluang Peningkatan Penerimaan

Kamis, 25 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bagikan Tip Terhindar Sanksi Saat Belanja Online dari Luar Negeri

Kamis, 25 April 2024 | 14:17 WIB KABUPATEN JOMBANG

Objek PBB-P2 Didata Ulang, Pemkab Hitung Pajak Terutang yang Akurat

Kamis, 25 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kanwil DJP Jakarta Selatan II Resmikan Tax Center STIH IBLAM

Kamis, 25 April 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PTKP Karyawati Kawin Bisa Ditambah jika Suami Tak Punya Penghasilan

Kamis, 25 April 2024 | 13:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Kamis, 25 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Pakai Stempel Perusahaan yang Berbeda, SPT Tahunan Tetap Sah?