PEMILU 2024

Bawaslu Tak Punya Wewenang Audit Dana Kampanye

Muhamad Wildan | Rabu, 13 Maret 2024 | 10:30 WIB
Bawaslu Tak Punya Wewenang Audit Dana Kampanye

Petugas Bawaslu menerima perwakilan pengunjuk rasa di Kantor Bawaslu Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (6/3/2024). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit atas penggunaan dana kampanye.

Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan audit dana kampanye hanya dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) independen yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18/2023.

"Audit dana kampanye di KAP sekarang ini baru sebatas audit kepatuhan. Nah, kalau soal benar atau salahnya dana kampanye, itu nanti berdasarkan hasil KAP yang ditunjuk. Lalu, nanti masyarakat yang menilai sendiri," katanya, dikutip pada Rabu (13/3/2024).

Baca Juga:
Beri Conditional Rebate ke Distributor, Bagaimana Ketentuan Pajaknya?

Totok menuturkan KAP memiliki kewenangan untuk mengaudit penggunaan dana kampanye peserta pemilu. Bila hasil audit menunjukkan dana peserta pemilu tidaklah transparan, barulah Bawaslu bisa melakukan pengawasan.

Contoh, Bawaslu bisa melakukan pengawasan apabila hasil audit KAP menyatakan dana kampanye peserta pemilu berasal dari sumber yang tidak jelas. Dengan demikian, kerja Bawaslu amat tergantung pada hasil audit KAP.

"Jadi yang paham transparan atau tidak, ya KAP. Kalau ada dana tidak transparan, baru Bawaslu akan mempertanyakan," ujar Totok.

Baca Juga:
Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Sebagai informasi, KPU telah merilis laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) dari ketiga pasangan capres dan cawapres melalui aplikasi Sikadeka.

Pengeluaran capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tercatat Rp49,34 miliar, sedangkan pengeluaran Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah senilai Rp207,57 miliar.

Sementara itu, pengeluaran Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada masa kampanye mencapai Rp506,89 miliar. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

BERITA PILIHAN
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas Pajak atas Pendirian atau Pemindahan Kantor Pusat ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Kamis, 23 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 10:30 WIB PER-6/PJ/2011

Zakat Tak Bisa Jadi Pengurang Pajak Jika Hal Ini Terjadi