Berita
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:00 WIB
PROVINSI GORONTALO
Rabu, 28 Oktober 2020 | 12:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Review
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 27 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 26 Oktober 2020 | 16:41 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 26 Oktober 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 26 Oktober 2020 | 16:10 WIB
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (1)
Data & Alat
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:06 WIB
STATISTIK PAJAK DIGITAL
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Komunitas
Rabu, 28 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase

Banyak Perguruan Tinggi Belum Pakai Fasilitas Pajak atas Sisa Lebih

A+
A-
1
A+
A-
1
Banyak Perguruan Tinggi Belum Pakai Fasilitas Pajak atas Sisa Lebih

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung Sugeng Wibowo saat memaparkan materi dalam webinar bertajuk Kewajiban Perpajakan di Perguruan Tinggi, Kamis (24/9/2020). (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews – Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan pada dasarnya bukan objek pajak sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, banyak perguruan tinggi yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung Sugeng Wibowo. Menurutnya, pemerintah memberikan pengecualian tersebut sebagai fasilitas untuk lembaga pendidikan serta penelitian dan pengembangan.

“Pemerintah memberikan keberpihakan kepada dunia pendidikan sehingga sisa lebih diberikan fasilitas. Tentunya sesuatu yang diberikan fasilitas ada syarat yang ditentukan,” ungkap Sugeng dalam webinar bertajuk Kewajiban Perpajakan di Perguruan Tinggi, Kamis (24/9/2020).

Baca Juga: ‘Tarif Pajak yang Tidak Dapat Diterima’

Sugeng menjelaskan persayaratan tertentu, antara lain lembaga bergerak di bidang nirlaba atau penelitian dan pengembangan, terdaftar pada instansi yang membidanginya, sisa lebih ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana, dan harus dimanfaatkan maksimal 4 tahun sejak diperoleh.

Sugeng menambahkan sisa lebih tidak dianggap sebagai objek pajak penghasilan (PPh) sepanjang badan tersebut memberitahukan rencana fisik sederhana dan biaya pembangunan bersamaan dengan surat pemberitahuan (SPT).

Selain itu, badan/lembaga tersebut harus membuat laporan jumlah sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana serta catatan mengenai rincian penggunaan sisa lebih yang dilengkapi dengan bukti pendukung.

Baca Juga: Tiga Penyebab Rendahnya Serapan Insentif PPh Pasal 21 DTP

Namun, Sugeng mendapati beberapa perguruan tinggi di wilayah Bengkulu dan Lampung belum memanfaatkan fasilitas tersebut. Ia menyebut fasilitas ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk mengembangkan perguruan tinggi.

Sugeng selanjutnya menjabarkan ketentuan terkait dengan beasiswa yang tidak dikenakan PPh sebagaimana diatur dalam PMK 68/2020, withholding tax, insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), serta aspek pajak pertambahan nilai (PPN) untuk lembaga pendidikan dan penelitian serta pengembangan.

“Pertemuan ini menjadi sangat menarik utamanya bagi Bapak-Ibu yang menangani perguruan tinggi. Silakan cek perguruan tinggi Anda apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Pasalnya, fasilitas tersebut diberikan pemerintah untuk memajukan perguruan tinggi,” ungkap Sugeng.

Baca Juga: Mau Libur Bayar Pajak Sampai Desember 2020? DJP: Caranya Gampang!

Sebagai informasi, webinar ini merupakan hasil kerja sama Universitas Lampung dengan Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung serta didukung oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Lampung dan Atpetsi Wilayah Lampung. (kaw)

Topik : sisa lebih, perguruan tinggi, PPh, Universitas Lampung, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 13 Oktober 2020 | 13:33 WIB
UU CIPTA KERJA
Selasa, 13 Oktober 2020 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 12 Oktober 2020 | 16:23 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Senin, 12 Oktober 2020 | 15:50 WIB
UU CIPTA KERJA
berita pilihan
Rabu, 28 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:00 WIB
PROVINSI GORONTALO
Rabu, 28 Oktober 2020 | 12:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:30 WIB
BAHAMA
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2020
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI