KOTA SURABAYA

Banyak Pengusaha Tak Bayar Pajak Reklame, Ini Temuan DPRD

Muhamad Wildan | Kamis, 20 April 2023 | 12:00 WIB
Banyak Pengusaha Tak Bayar Pajak Reklame, Ini Temuan DPRD

Ilustrasi.

SURABAYA, DDTCNews - Pansus Raperda Reklame DPRD menemukan masih banyak pengusaha yang tidak membayar pajak reklame kepada Pemkot Surabaya.

Ketua Pansus Raperda Reklame DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan tidak sedikit reklame yang ada di Surabaya ditempatkan secara sembarangan dan diselenggarakan oleh perusahaan bodong tanpa alamat yang jelas.

"Dari 113, hanya 63 wajib pajak yang belum menunaikan kewajiban membayar pajak. Sedangkan yang lain ada 6 yang sudah dibongkar, sisanya setelah didatangi Satpol PP baru membayar," katanya, dikutip pada Kamis (20/4/2023).

Baca Juga:
Dokumen Ini Perlu Dilampirkan saat Ungkap Ketidakbenaran Pengisian SPT

Selanjutnya, dari total 84 pengusaha reklame yang terdaftar di Pemkot Surabaya, diketahui terdapat 6 perusahaan bodong yang tidak jelas keberadaannya. Hal ini diketahui lantaran keenam perusahaan tersebut menggunakan alamat palsu.

"Ternyata ada 6 yang bodong. Nah ini kan reklame bodong yang pasti merugikan kita semua karena tidak ada pembayaran pajak dan retribusi ke Pemkot Surabaya," ujar Fathoni seperti dilansir petisi.co.

Pansus juga menemukan adanya pengusaha reklame yang terindikasi melakukan penebangan pohon guna mendirikan papan reklame tanpa menyampaikan laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

Baca Juga:
Moeldoko: Insentif Mobil Hybrid Bisa Hambat Industri Mobil Listrik

Fathoni menuturkan perusahaan reklame tersebut seharusnya mengajukan izin perampingan atau penebangan pohon kepada Pemkot Surabaya sehingga pohon yang ditebang tersebut bisa diganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Achmad Eka Mardijanto menyebut dinas lingkungan akan segera melakukan pengecekan atas pohon-pohon di Kota Surabaya.

"Bila ada yang melakukan penebangan atau pendirian reklame ya harus diganti," tuturnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 06 Mei 2024 | 17:19 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Moeldoko: Insentif Mobil Hybrid Bisa Hambat Industri Mobil Listrik

Senin, 06 Mei 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Akuntan Publik?

Senin, 06 Mei 2024 | 16:00 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

Ajukan Restitusi, WP yang Penuhi Syarat Ini Diperiksa di Kantor Pajak

BERITA PILIHAN
Senin, 06 Mei 2024 | 17:19 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Moeldoko: Insentif Mobil Hybrid Bisa Hambat Industri Mobil Listrik

Senin, 06 Mei 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Akuntan Publik?

Senin, 06 Mei 2024 | 16:38 WIB KINERJA EKONOMI KUARTAL I/2024

Data BPS: Pengeluaran Pemerintah dan LNPRT Tumbuh Double Digit

Senin, 06 Mei 2024 | 16:15 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Pekerja Migran yang Paham Aturan, Bawa Barang Bakal Lancar

Senin, 06 Mei 2024 | 16:00 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

Ajukan Restitusi, WP yang Penuhi Syarat Ini Diperiksa di Kantor Pajak

Senin, 06 Mei 2024 | 14:45 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Tingkat Pengangguran Turun ke 4,82%, Pekerja Informal Masih Dominan

Senin, 06 Mei 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Wamenkeu Harap Investasi Makin Meningkat

Senin, 06 Mei 2024 | 14:00 WIB LITERASI KRIPTO

Aset Kripto Berisiko Tinggi, Investor Harus Teredukasi