Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Banyak Pengusaha Jakarta Tak Paham PPh Final 0,5% UMKM

0
0

JAKARTA, DDTCNews - Banjir pertanyaan menghiasi sesi diskusi Tax Talk yang digelat Ditjen Pajak dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Kamis (14/02/2019). Sebagian besar belum memahami fasilitas fiskal berupa pajak penghasilan (PPh) final 0,5% untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pertanyaan tersebut banyak datang dari pengusaha yang mulai merintis bisnis melalui virtual office di kawasan Gatot Subroto Jakarta. Sebagian pelaku usaha tersebut masih belum memahami syarat dan tata cara mendapatkan fasilitas yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2018.

Salah satu peserta diskusi bertanya apakah kebijakan tersebut dipakai bergantian dengam rezim pajak normal dengan tarif 25%. Menurutnya, usaha yang dijalankan perusahaannya berfluktuasi tiap tahun dan apakah dimungkinkan fasilitas pajak digunakan secara fleksibel dengan rezim pajak normal.

Baca Juga: Pemerintah Kawal UMKM Hadapi Revolusi Industri 4.0

Mendapati pertanyaan tersebut, Kepala Seksi Ekstensifikasi Pajak KPP Setia Budi III, Yusuf mengatakan fasilitas tersebut berlaku konsisten dan tidak dapat berubah-ubah dengan rezim pajak normal. Ketika fasilitas diberikan maka ada tenggang waktu penggunaan mulai dari 3-7 tahun tergantung subjek pajak.

"Jadi tidak bisa berubah kalau tahun ini rugi maka pakai rezim normal kemudian tahun depan beralih ke PPh Final 0,5%. Jadi konsisten mau pakai rezim normal atau fasilitas dari PP23/2018 dengan 0,5%," katanya, Kamis (14/02/2019).

Menanggapi hujan pertanyaan mulai dari skema, tarif dan tata cara, Yusuf mengatakan tidak mengharapkan pelaku usaha di Jakarta untuk menggunakan rezim pajak normal. Pasalnya, ada dua keuntungan dari harapannya tersebut.

Baca Juga: Jokowi Lanjutkan Sosialisasi Tarif PPh 0,5% di Bali

Pertama, dengan tidak gunakan fasilitas PPh 0,5% maka kapasitas keuangan perusahan lebih besar dari ambang batas omset Rp4,8 miliar per tahun yang menjadi syarat menggunakan fasilitas PPh final 0,5%. Kedua, maka secara otomatis setoran pajak yang lebih besar masuk ke kas negara.

"KPP Setiabudi III itu wilayahnya dari Celennial Tower ini sampai Gedung Sampoerna Stategic Square Sudirman. Kan tidak akan berkembang kalau omset pengusahanya hanya bergerak di Rp1 miliar-Rp3 miliar, jadi harus naik kelas," terangnya. (Bsi)

Baca Juga: Tarif PPh Final UMKM Dipangkas, Misbakhun: Pemerintah Pro Rakyat

Salah satu peserta diskusi bertanya apakah kebijakan tersebut dipakai bergantian dengam rezim pajak normal dengan tarif 25%. Menurutnya, usaha yang dijalankan perusahaannya berfluktuasi tiap tahun dan apakah dimungkinkan fasilitas pajak digunakan secara fleksibel dengan rezim pajak normal.

Baca Juga: Pemerintah Kawal UMKM Hadapi Revolusi Industri 4.0

Mendapati pertanyaan tersebut, Kepala Seksi Ekstensifikasi Pajak KPP Setia Budi III, Yusuf mengatakan fasilitas tersebut berlaku konsisten dan tidak dapat berubah-ubah dengan rezim pajak normal. Ketika fasilitas diberikan maka ada tenggang waktu penggunaan mulai dari 3-7 tahun tergantung subjek pajak.

"Jadi tidak bisa berubah kalau tahun ini rugi maka pakai rezim normal kemudian tahun depan beralih ke PPh Final 0,5%. Jadi konsisten mau pakai rezim normal atau fasilitas dari PP23/2018 dengan 0,5%," katanya, Kamis (14/02/2019).

Menanggapi hujan pertanyaan mulai dari skema, tarif dan tata cara, Yusuf mengatakan tidak mengharapkan pelaku usaha di Jakarta untuk menggunakan rezim pajak normal. Pasalnya, ada dua keuntungan dari harapannya tersebut.

Baca Juga: Jokowi Lanjutkan Sosialisasi Tarif PPh 0,5% di Bali

Pertama, dengan tidak gunakan fasilitas PPh 0,5% maka kapasitas keuangan perusahan lebih besar dari ambang batas omset Rp4,8 miliar per tahun yang menjadi syarat menggunakan fasilitas PPh final 0,5%. Kedua, maka secara otomatis setoran pajak yang lebih besar masuk ke kas negara.

"KPP Setiabudi III itu wilayahnya dari Celennial Tower ini sampai Gedung Sampoerna Stategic Square Sudirman. Kan tidak akan berkembang kalau omset pengusahanya hanya bergerak di Rp1 miliar-Rp3 miliar, jadi harus naik kelas," terangnya. (Bsi)

Baca Juga: Tarif PPh Final UMKM Dipangkas, Misbakhun: Pemerintah Pro Rakyat
Topik : PPh final UMKM, fasilitas pajak UMKM
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL
Kamis, 16 Juni 2016 | 13:18 WIB
CEGAH ILLEGAL FISHING
Rabu, 10 April 2019 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 11 November 2016 | 19:56 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI