PEMILU 2024

Bangun 40 Kota Setara Jakarta, AMIN Jamin IKN Tak Jadi Proyek Mangkrak

Dian Kurniati | Sabtu, 10 Februari 2024 | 07:30 WIB
Bangun 40 Kota Setara Jakarta, AMIN Jamin IKN Tak Jadi Proyek Mangkrak

Simpatisan capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengikuti kampanye akbar di Lapangan Prawatasari, Cianjur, Jawa Barat, Kamis (8/2/2024). ANTARA FOTO/Henry Purba/agr/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menyatakan bakal mengevaluasi proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Co-captain Timnas AMIN Thomas Lembong mengatakan Anies-Muhaimin berencana mengerem proyek pembangunan IKN yang sudah berjalan selama 3 tahun terakhir. Meski direm, IKN tidak akan menjadi proyek mangkrak.

"Tidak ada keinginan untuk menciptakan sebuah proyek mangkrak. Kita tetap patuh pada UU IKN," katanya dalam wawancara bersama DDTCNews, dikutip pada Sabtu (10/2/2024).

Baca Juga:
Aturan Impor Susu Bakal Direlaksasi untuk Program Susu Gratis Prabowo

Thomas mengatakan Anies-Muhaimin menyadari penghentian proyek IKN secara serampangan dapat berdampak pada reputasi Indonesia di mata investor. Oleh karena itu, tindak lanjut kebijakan atas proyek tersebut juga harus didasarkan pada evaluasi yang dilaksanakan.

Ketimbang membangun IKN, lanjutnya, Anies-Muhaimin justru berencana membangun 40 kota setara Jakarta. Pembangunan 40 kota setara Jakarta ini sejalan dengan upaya menghilangkan ketimpangan antara di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

Dia menilai anggaran sebesar Rp460 triliun tidak boleh hanya digunakan untuk mengembangkan 1 titik wilayah IKN. Dengan anggaran yang sama, pemerintah dapat mengembangkan puluhan kota yang sudah ada agar setara dengan Jakarta.

Baca Juga:
Prabowo: Mau di Dalam atau Luar Pemerintahan, Sama-Sama Demi Rakyat

"Daripada menggunakan ratusan triliun untuk 1 titik di Kalimantan Timur saja, kita lebih memilih menggunakannya untuk puluhan kota di semenanjung Indonesia," ujarnya.

Thomas menambahkan wacana pembangunan 40 kota setara Jakarta didasarkan dari sebuah studi yang dilaksanakan World Bank pada 2015. Berangkat dari studi ini, Anies-Muhaimin pun ingin membagi kota-kota di Indonesia menjadi kota primer, sekunder, dan tersier.

Merujuk studi World Bank, Thomas menjelaskan dana yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di 14 kota besar di Indonesia sekitar Rp170 triliun. Dengan mempertimbangkan situasi ekonomi saat ini, anggaran tersebut diperkirakan bakal naik menjadi Rp270 triliun, masih lebih kecil ketimbang Rp460 triliun.

Baca Juga:
Prabowo-Gibran Resmi Jadi Pemenang Pilpres, Begini Harapan Pengusaha

Dia meyakini manfaat dari pembangunan 40 kota setara Jakarta bakal lebih besar dari IKN. Apabila populasi IKN diperkirakan sebanyak 2 juta pada 2045, populasi di 14 kota tersebut sudah sekitar 18,5 juta jiwa.

"Bagi kami kalau tujuannya pemerataan, lebih masuk akal kalau mengembangkan puluhan kota, di seluruh Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua," imbuhnya.

Transkrip lengkap wawancara dengan Tom Lembong bisa disimak melalui artikel berikut ini, Kami Ingin Terapkan Paradigma Pajak yang Rasional dan Adil. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 01 Mei 2024 | 15:45 WIB DDTC - SMA 8 YOGYAKARTA

Peringati Hardiknas, SMAN 8 Yogyakarta Gelar Webinar Gratis!

Rabu, 01 Mei 2024 | 13:00 WIB KELAS PPH PASAL 21 (4)

Memahami Pengurang Penghasilan dalam PPh Pasal 21

Rabu, 01 Mei 2024 | 12:00 WIB KOTA BANJARBARU

Pemkot Patok Tarif 40% Pajak Jasa Hiburan Karaoke dan Spa

Rabu, 01 Mei 2024 | 11:30 WIB PAJAK PENGHASILAN

Begini Cara Hitung Angsuran PPh Pasal 25 BUMN dan BUMD

Rabu, 01 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Kriteria-Perbedaan Barang Kiriman Hasil Perdagangan dan Nonperdagangan

Rabu, 01 Mei 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 01 MEI 2024 - 07 MEI 2024

Berjalan Sebulan Lebih, Kurs Pajak Berlanjut Melemah terhadap Dolar AS