BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengaku akan menggandeng sejumlah institusi di Tanah Air untuk bisa memenuhi keterbukaan akses beneficial ownership pada tahun depan. Kabar tersebut menjadi topik utama sejumlah media nasional pagi ini, Senin (17/7).
Syarat tersebut diperlukan agar Indonesia bisa menjalankan keterbukaan akses pajak secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) dengan negara-negara G20.
Untuk memenuhi standar tersebut Ditjen Pajak akan menggandeng beberapa institusi seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Hukum dan HAM.
Berita lainnya mengenai pemotongan target pajak yang dinilai masih tetap memberatkan karena adanya tambahan target dari penerimaan pajak non-migas. Berikut ulasan ringkas beritanya:
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak nonmigas sebesar Rp20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Tambahan itu dilakukan Sri Mulyani setelah pemerintah melalui panitia kerja (Panja) A melakukan pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menyepakati penurunan target pajak nonmigas Rp50 triliun, yang sebelumnya diusulkan pemerintah dalam nota keuangan RAPBN-P 2017.
Ditjen Pajak terus berupaya untuk mendongkrak penerimaan pajak dengan cara mempertegas pelaksanaan aturan. Salah satunya dengan mengintensifkan penyanderaan atau gijzeling pada penunggak pajak yang bandel. Tahun ini, Ditjen Pajak menargetkan bisa mengumpulkan penerimaan sebesar Rp79 triliun dari pos law enforcement, salah satunya gijzeling. Tidak hanya itu, Ditjen Pajak juga akan melakukan ekstensifikasi pajak.
Ditjen Pajak optimistis dapat merealisasikan target penerimaan perpajakan dalam negeri pada satu semester terakhir tahun 2017. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal mengatakan penerimaan pajak semester I-2017 cukup menggembirakan dengan pertumbuhan 9,6%.
Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini diperkirakan masih cukup memuaskan. Bank Indonesia (BI) dan para pakar ekonomi memperkirakan laju ekonomi kuartal II-2017 masih bisa mencapai 5,1%. Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan berdasarkan hasil survei penjualan eceran yang dirilis menunjukkan bahwa penjualan eceran selama April hingga Juni 2017 terus mengalami perbaikan. Kinerja Ekspor dan kenaikan konsumsi rumah tangga saat Ramadhan dan lebaran memacu pertumbuhan ekonomi kuartal II-2017.
Pemerintah mencatat realisasi defisit APBN tahun 2017 sampai dengan semester I sebesar 1,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi defisit semester I tahun 2016 yang mencapai 1,82% dari PDB. Sri Mulyani mengatakan masih minimnya reaslisasi defisit anggaran di pertengahan tahun 2017 disebabkan karena pemerintah masih mampu menjaga dengan aman rasio utang terhadap PDB. (Amu)
