HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA

Apakah Predikat WBK Jamin Tidak Ada Korupsi Lagi? Ini Kata Sri Mulyani

Redaksi DDTCNews | Selasa, 03 Desember 2019 | 18:20 WIB
Apakah Predikat WBK Jamin Tidak Ada Korupsi Lagi? Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Adanya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanan (WBBM) tidak menjamin tidak adanya korupsi di suatu instansi.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Kantor Pusat DJP, Selasa (3/12/2019). Menurutnya, upaya untuk terbebas dari korupsi harus secara konsisten dilakukan setiap saat.

“Jangan pernah berilusi kalau kita semuanya sudah mendeklarasikan, kalau mereka sudah menjadi WBK WBBM, kemudian semuanya bisa sampai tidak ada korupsi. Hal itu belum dapat menjadi jaminan karena kita akan terus-menerus diuji dengan lawan yang seimbang ini,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

WBK WBBM, seperti dilansir laman resmi Kemenkeu, merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi kepada unit kerja di instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.

Untuk mencapai predikat WBK dan WBBM, unit kerja harus terlebih dahulu membangun Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menegaskan korupsi merupakan musuh yang sangat nyata. Korupsi menjadi satu tantangan yang bisa menghancurkan suatu negara. Hal ini berkaitan dengan persoalan integritas.

Baca Juga:
Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Hilangnya integritas seseorang dinilai memicu korupsi. Menurutnya, integritas merupakan mata uang universal yang menjadi harga diri seseorang. Nilai-nilai integritas, baik kejujuran, moralitas, ketulusan hati yang seharusnya lekat dengan fitrah kemanusiaan, sambung dia, justru mudah sekali dibarter dengan segala hal yang memberi kalkulasi keuntungan materi secara ekonomis.

“Jadi, kalau ada seseorang petugas, pejabat dia berkompromi dari sisi integritas, dia sebetulnya menjual dignity-nya. Tanpa dignity, Anda enggak bisa berjalan aja sebagai khalifah di muka bumi yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk memimpin. Baik memimpin diri sendiri, memimpin society-nya, memimpin bangsanya. Modal utama is all about integrity,” jelas Sri Mulyani. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024