Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Antara Bias Optimis dan Bias Pesimis

0
0

Ilustrasi: Kota Jakarta

BEBERAPA hari ini muncul polemik di berbagai forum diskusi, mulai dari obrolan di warung kopi, grup-grup chatting sampai acara-acara talkshow di televisi. Polemik itu tidak lain tentang situasi perekonomian Indonesia terkini. Menariknya, situasi itu dilihat dari perspektif yang saling bertolak belakang.

Satu pihak melihat situasi tersebut dengan perspektif bias optimis. Perspektif ini menyodorkan data-data yang intinya menyugesti bahwa ekonomi RI dalam posisi yang sangat solid, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di pihak ini berdiri para pejabat pemerintah, bank sentral, dan para endorser-nya.

Sebaliknya, pihak yang lain melihat situasi yang sama dengan perspektif bias pesimis. Perspektif ini mendesakkan data-data yang intinya menyugesti bahwa ekonomi RI dalam posisi berbahaya, situasi sudah genting. Di pihak ini berdiri para oposan dan endorser-nya, seringkali juga para pelaku usaha.

Baca Juga: Anggaran 2020 Kemenkeu Disepakati

Ada banyak contoh untuk situasi ini. Soal utang, misalnya. Mereka yang bias optimis biasanya akan membandingkan rasio utang RI dengan negara lain yang lebih tinggi seperti Malaysia atau Filipina. Sementara yang bias pesimis akan menyodorkan data lonjakan stok utang yang ditanggung RI.

Kedua perspektif itu sama-sama bias karena data perbandingan rasio utang sendiri saja tidak cukup untuk bisa mengetahui tingkat risiko ekonomi sebuah negara. Tidak lantas karena rasio utangnya lebih rendah, maka bisa disimpulkan ekonominya baik sekali alias lebih kuat. Pembodohan itu namanya.

Begitu pula dengan lonjakan utang. Tidak lantas karena ada lonjakan, maka ekonomi dalam bahaya. Atau ada obligasi BUMN yang jatuh tempo dan tidak bisa dibayar, maka RI akan kembali jadi pasien IMF. Ada data lain yang harus disertakan untuk bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi.

Baca Juga: Banggar DPR & Pemerintah Sepakati Draf RUU RAPBN 2020

Data rasio tabungan, misalnya. Dengan data itulah misalnya, kita tahu kenapa meski rasio utang Malaysia dan Filipina, juga Jepang dan AS, jauh lebih tinggi daripada Indonesia, peringkat surat utang negara-negara yang rasio tabungannya lebih tinggi dari Indonesia itu tetap lebih baik dari kita, alias lebih rendah risiko bangkrut dan ngemplang-nya.

Kalau kita cermati, perspektif bias ini terjadi pada banyak sisi. Ambil contoh soal APBN. Mereka yang bias optimis akan bercerita tentang membaiknya kredibilitas fiskal tanpa mengungkap bahwa perbaikan itu hanya terjadi pada sisi belanja, belum pada sisi penerimaan yang lubangnya masih menganga.

Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi. Perspektif bias optimis akan berkisah bagaimana kinerja ekspor kembali jadi tulang punggung pertumbuhan, dengan ditopang konsumsi dan investasi swasta serta belanja pemerintah, hingga laju pertumbuhan pada kuartal I 2017 bisa melampaui 5%.

Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Insentif Rp1,1 Triliun untuk Perangkat Desa

Para pendukung perspektif bias optimis ini tidak akan menguraikan bahwa kenaikan ekspor itu bukan didorong perbaikan struktural, melainkan didorong oleh kenaikan harga tembaga dan konsentrat yang keran ekspornya tiba-tiba dibuka hingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Mereka juga akan mengaburkan fakta bahwa konsumsi swasta yang meningkat itu hanya diukur dari acara-acara perusahaan di hotel-hotel yang kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kontribusi konsumsi rumah tangga yang masih konsisten melambat.

Besar kemungkinan para pendukung perspektif bias optimis ini juga akan melupakan bagaimana pertumbuhan investasi yang kontribusinya tidak signifikan itu didominasi oleh sektor non-tradable alias bukan sektor yang produktif, yang sekaligus menjelaskan kenapa tingkat pengangguran tetap tinggi.

Baca Juga: DPR & Pemerintah Sepakat Pangkas Pagu Dana Transfer ke Daerah

Banyak dari kita yang mengerti bagaimana persektif bias itu bekerja memengaruhi persepsi warga. Para pejabat pemerintah misalnya, selalu berupaya mengembangkan komunikasi dengan perspektif bias optimis. Sebaliknya, para oposan dan aktivis LSM, lebih mengedepankan perspektif bias pesimis.

Singkatnya, di tangan para pejabat pemerintah, yang "baik" akan menjadi "baik sekali", sementara di tangan para aktivis LSM, yang "buruk" akan menjadi "buruk sekali". Kalau "baik" menjadi "buruk" atau sebaliknya itu namanya bukan lagi bias, melainkan sudah memutarbalikkan fakta.

Perspektif bias, apakah itu optimis atau pesimis, sebetulnya sama belaka. Ia tidak berpretensi untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Pokok yang dikejarnya kali pertama bukanlah pemahaman atau kedalaman yang mencerahkan, melainkan sentimen dan persepsi yang mendukung hegemoni.

Baca Juga: Ini Penjelasan Kemenkeu Soal Pos Baru 'Pemenuhan Belanja Mendesak'

Optimisme tentu tidak salah. Begitu pula pesimisme. Tapi perspektif yang bias baik optimis maupun pesimis jelas sama-sama berbahaya. Keduanya adalah wajah lain dari agitasi dan propaganda. Dengan kata lain: Hoax. Ketika itu terjadi, kita tahu apa dan siapa yang sedang dikorbankan.*

Sebaliknya, pihak yang lain melihat situasi yang sama dengan perspektif bias pesimis. Perspektif ini mendesakkan data-data yang intinya menyugesti bahwa ekonomi RI dalam posisi berbahaya, situasi sudah genting. Di pihak ini berdiri para oposan dan endorser-nya, seringkali juga para pelaku usaha.

Baca Juga: Anggaran 2020 Kemenkeu Disepakati

Ada banyak contoh untuk situasi ini. Soal utang, misalnya. Mereka yang bias optimis biasanya akan membandingkan rasio utang RI dengan negara lain yang lebih tinggi seperti Malaysia atau Filipina. Sementara yang bias pesimis akan menyodorkan data lonjakan stok utang yang ditanggung RI.

Kedua perspektif itu sama-sama bias karena data perbandingan rasio utang sendiri saja tidak cukup untuk bisa mengetahui tingkat risiko ekonomi sebuah negara. Tidak lantas karena rasio utangnya lebih rendah, maka bisa disimpulkan ekonominya baik sekali alias lebih kuat. Pembodohan itu namanya.

Begitu pula dengan lonjakan utang. Tidak lantas karena ada lonjakan, maka ekonomi dalam bahaya. Atau ada obligasi BUMN yang jatuh tempo dan tidak bisa dibayar, maka RI akan kembali jadi pasien IMF. Ada data lain yang harus disertakan untuk bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi.

Baca Juga: Banggar DPR & Pemerintah Sepakati Draf RUU RAPBN 2020

Data rasio tabungan, misalnya. Dengan data itulah misalnya, kita tahu kenapa meski rasio utang Malaysia dan Filipina, juga Jepang dan AS, jauh lebih tinggi daripada Indonesia, peringkat surat utang negara-negara yang rasio tabungannya lebih tinggi dari Indonesia itu tetap lebih baik dari kita, alias lebih rendah risiko bangkrut dan ngemplang-nya.

Kalau kita cermati, perspektif bias ini terjadi pada banyak sisi. Ambil contoh soal APBN. Mereka yang bias optimis akan bercerita tentang membaiknya kredibilitas fiskal tanpa mengungkap bahwa perbaikan itu hanya terjadi pada sisi belanja, belum pada sisi penerimaan yang lubangnya masih menganga.

Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi. Perspektif bias optimis akan berkisah bagaimana kinerja ekspor kembali jadi tulang punggung pertumbuhan, dengan ditopang konsumsi dan investasi swasta serta belanja pemerintah, hingga laju pertumbuhan pada kuartal I 2017 bisa melampaui 5%.

Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Insentif Rp1,1 Triliun untuk Perangkat Desa

Para pendukung perspektif bias optimis ini tidak akan menguraikan bahwa kenaikan ekspor itu bukan didorong perbaikan struktural, melainkan didorong oleh kenaikan harga tembaga dan konsentrat yang keran ekspornya tiba-tiba dibuka hingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Mereka juga akan mengaburkan fakta bahwa konsumsi swasta yang meningkat itu hanya diukur dari acara-acara perusahaan di hotel-hotel yang kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kontribusi konsumsi rumah tangga yang masih konsisten melambat.

Besar kemungkinan para pendukung perspektif bias optimis ini juga akan melupakan bagaimana pertumbuhan investasi yang kontribusinya tidak signifikan itu didominasi oleh sektor non-tradable alias bukan sektor yang produktif, yang sekaligus menjelaskan kenapa tingkat pengangguran tetap tinggi.

Baca Juga: DPR & Pemerintah Sepakat Pangkas Pagu Dana Transfer ke Daerah

Banyak dari kita yang mengerti bagaimana persektif bias itu bekerja memengaruhi persepsi warga. Para pejabat pemerintah misalnya, selalu berupaya mengembangkan komunikasi dengan perspektif bias optimis. Sebaliknya, para oposan dan aktivis LSM, lebih mengedepankan perspektif bias pesimis.

Singkatnya, di tangan para pejabat pemerintah, yang "baik" akan menjadi "baik sekali", sementara di tangan para aktivis LSM, yang "buruk" akan menjadi "buruk sekali". Kalau "baik" menjadi "buruk" atau sebaliknya itu namanya bukan lagi bias, melainkan sudah memutarbalikkan fakta.

Perspektif bias, apakah itu optimis atau pesimis, sebetulnya sama belaka. Ia tidak berpretensi untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Pokok yang dikejarnya kali pertama bukanlah pemahaman atau kedalaman yang mencerahkan, melainkan sentimen dan persepsi yang mendukung hegemoni.

Baca Juga: Ini Penjelasan Kemenkeu Soal Pos Baru 'Pemenuhan Belanja Mendesak'

Optimisme tentu tidak salah. Begitu pula pesimisme. Tapi perspektif yang bias baik optimis maupun pesimis jelas sama-sama berbahaya. Keduanya adalah wajah lain dari agitasi dan propaganda. Dengan kata lain: Hoax. Ketika itu terjadi, kita tahu apa dan siapa yang sedang dikorbankan.*

Topik : pertumbuhan ekonomi, APBN, strategi makro, inflasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 08 April 2017 | 07:41 WIB
PASCA TAX AMNESTY
Minggu, 19 Juni 2016 | 16:11 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Selasa, 12 Desember 2017 | 12:08 WIB
INFORMASI PERPAJAKAN
Senin, 25 Februari 2019 | 13:40 WIB
TAJUK PAJAK
berita pilihan
Kamis, 27 Desember 2018 | 14:29 WIB
TAJUK
Jum'at, 02 November 2018 | 14:35 WIB
TAJUK
Senin, 20 November 2017 | 21:05 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Jum'at, 09 Maret 2018 | 21:22 WIB
PAJAK & KORUPSI
Senin, 26 Agustus 2019 | 20:18 WIB
TAJUK
Rabu, 04 Juli 2018 | 15:56 WIB
TAJUK
Rabu, 08 November 2017 | 17:40 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 09 Februari 2018 | 18:12 WIB
PENGELOLAAN EKONOMI
Kamis, 15 Maret 2018 | 18:30 WIB
RUU KUP
Senin, 25 Maret 2019 | 14:19 WIB
TAJUK